Ada ironi besar yang terus membayangi perjalanan sejarah Kalimantan. Sebuah pulau yang menyimpan kekayaan alam luar biasa, mulai dari batu bara, minyak bumi, gas alam, emas, intan, hingga hamparan hutan tropis, justru berkali-kali dihadapkan pada persoalan kemiskinan, ketimpangan pembangunan, kerusakan lingkungan, dan praktik penyalahgunaan kekuasaan.
Kekayaan yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran bersama tidak selalu berujung pada kesejahteraan masyarakatnya. Sebagian keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam justru terkonsentrasi pada kelompok-kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan, perizinan, dan jaringan ekonomi-politik.
Persoalan ini tidak dapat dibaca semata-mata sebagai kegagalan moral individu. Ada persoalan sejarah, struktur kekuasaan, dan tata kelola pemerintahan yang perlu ditelusuri lebih jauh.
Dalam konteks itulah, istilah Londo Ireng menjadi menarik untuk dibicarakan. Secara harfiah, istilah tersebut dapat dimaknai sebagai “Belanda Hitam”. Dalam pemaknaan sosial-politik, istilah ini kerap digunakan untuk menggambarkan elite pribumi yang mengadopsi watak penguasa kolonial: menindas bangsanya sendiri, mengutamakan kepentingan pribadi, dan menjadikan kekuasaan sebagai instrumen penguasaan kekayaan.
Namun, persoalannya bukan terletak pada warna kulit atau asal-usul seseorang. Yang menjadi persoalan adalah mentalitas kolonial yang tetap hidup meskipun penjajahan secara formal telah berakhir. Ketika seorang pejabat menggunakan jabatan publik untuk memperkaya diri, ketika anggaran pembangunan diperlakukan sebagai ladang keuntungan pribadi, dan ketika kekayaan alam daerah diperjualbelikan melalui transaksi kekuasaan, sesungguhnya praktik kolonialisme sedang menemukan bentuk barunya.
Dan Kalimantan memiliki cukup banyak catatan sejarah untuk mengingatkan kita tentang bahaya tersebut.
Dari Jalan Raya Pos hingga lahirnya mentalitas elite perantara
Untuk memahami bagaimana penyalahgunaan kekuasaan berkembang dalam sejarah Indonesia, kita dapat menengok kembali masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Salah satu peristiwa yang kerap menjadi pembahasan adalah pembangunan Jalan Raya Pos atau Groote Postweg pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, sekitar 1808–1811.
Pembangunan jalan yang membentang dari Anyer hingga Panarukan tersebut merupakan proyek infrastruktur strategis untuk memperkuat pertahanan dan administrasi kolonial. Akan tetapi, pembangunan itu juga meninggalkan sejarah panjang penderitaan rakyat melalui pengerahan tenaga kerja paksa.
Dalam pelaksanaannya, kekuasaan kolonial tidak bekerja sendirian. Pemerintah kolonial memanfaatkan struktur birokrasi tradisional, termasuk para bupati dan pejabat lokal, untuk mengerahkan tenaga kerja serta memenuhi kebutuhan logistik. Hubungan antara penguasa kolonial dan elite pribumi inilah yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat menciptakan ruang penyalahgunaan wewenang.
Sejarawan Peter Carey dalam kajiannya mengenai korupsi dalam sejarah Indonesia menjelaskan bahwa praktik korupsi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hubungan antara kekuasaan, patronase, dan kepentingan pribadi dalam birokrasi. Karena itu, penderitaan rakyat dalam proyek-proyek kolonial tidak cukup dijelaskan hanya melalui kebijakan penguasa asing. Kita juga perlu melihat bagaimana sebagian elite lokal menjadi perantara sistem eksploitasi tersebut.
Meski demikian, perlu dibedakan antara fakta kerja paksa yang terdokumentasi dan tuduhan penyelewengan upah atau logistik yang harus dibuktikan melalui arsip masing-masing peristiwa. Tidak semua penderitaan pekerja dapat secara otomatis dikategorikan sebagai akibat korupsi pejabat lokal.
Pelajaran sejarahnya tetap relevan: sistem kekuasaan yang tidak memiliki pengawasan memadai sangat rentan melahirkan penyalahgunaan wewenang.
Borneo: Ketika kekayaan alam menjadi rebutan kekuasaan
Jika Jawa memiliki sejarah Jalan Raya Pos, Kalimantan memiliki pengalaman panjang menghadapi perebutan kendali atas sumber daya alam. Jauh sebelum industri batu bara dan perkebunan kelapa sawit berkembang seperti sekarang, Borneo telah menjadi kawasan perdagangan penting di Asia Tenggara. Lada, hasil hutan, emas, intan, dan berbagai komoditas lainnya menarik perhatian pedagang asing, termasuk bangsa Eropa.
Salah satu kawasan yang memiliki posisi strategis adalah Kesultanan Banjar di Kalimantan bagian selatan. Pada abad ke-17, perdagangan lada menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi kerajaan tersebut. Komoditas ini menarik kedatangan pedagang Belanda, Inggris, Tiongkok, dan jaringan perdagangan Nusantara.
Kajian sejarah yang diterbitkan dalam jurnal Economic Botany mengenai sejarah lada di kawasan Indo-Melayu mencatat bahwa Belanda mendirikan pos perdagangan di Banjarmasin pada 1606 dan berhasil memperoleh monopoli perdagangan lada pada 1635.
Monopoli tersebut bukan sekadar persoalan perdagangan. Ia menyangkut kendali atas harga, distribusi, akses pasar, dan posisi tawar masyarakat produsen. Dalam situasi seperti itu, petani dan pedagang lokal berada dalam posisi yang tidak seimbang. Ketika pasar dikendalikan oleh kekuatan politik dan perusahaan dagang yang memiliki kekuasaan monopoli, kebebasan ekonomi masyarakat menjadi semakin terbatas.
Kajian Goh Yoon Fong, Trade and Politics in Banjarmasin 1700–1747, juga memperlihatkan kompleksitas hubungan antara pejabat kesultanan, pedagang asing, dan kepentingan perdagangan lada. Bahkan, terdapat catatan mengenai pejabat lokal yang melakukan transaksi perdagangan tanpa sepenuhnya mengikuti kebijakan penguasa. Artinya, hubungan antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi di Borneo sejak dahulu memang tidak sederhana.
Kita perlu berhati-hati agar tidak menyamakan seluruh praktik perdagangan gelap pada masa itu dengan korupsi dalam pengertian hukum modern. Namun, sejarah tersebut memperlihatkan bagaimana penguasaan komoditas dan akses ekonomi dapat menjadi sumber konflik kepentingan.
Pola besarnya masih dapat ditemukan dalam persoalan tata kelola sumber daya alam masa kini: siapa yang menguasai izin, siapa yang menentukan distribusi keuntungan, dan siapa yang harus menanggung kerugian sosial maupun ekologis?
Perang Banjar: Perlawanan terhadap eksploitasi dan intervensi kekuasaan
Perang Banjar yang meletus pada 1859 merupakan salah satu babak penting dalam sejarah perlawanan masyarakat Kalimantan terhadap kolonialisme. Perang tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Ada akumulasi ketegangan politik dan ekonomi yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Kepentingan kolonial terhadap batu bara, monopoli perdagangan lada, dan campur tangan Belanda dalam urusan internal Kesultanan Banjar menjadi bagian dari latar belakang konflik. Persoalan suksesi kerajaan turut memperuncing keadaan. Pengangkatan Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan, sementara Pangeran Hidayatullah memiliki dukungan politik yang kuat, memperlihatkan besarnya intervensi kolonial terhadap struktur kekuasaan lokal.
Sejumlah kajian sejarah mengenai Perang Banjar mencatat bahwa campur tangan Belanda dalam urusan takhta serta monopoli perdagangan dan pertambangan merupakan faktor penting yang memicu perlawanan. Pada April 1859, perlawanan bersenjata meletus. Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah, dan Demang Lehman menjadi tokoh penting dalam rangkaian perjuangan tersebut. Perang ini berlangsung dalam berbagai gelombang hingga awal abad ke-20.
Ada satu pelajaran penting yang dapat kita tarik dari sejarah tersebut. Penguasaan sumber daya alam tanpa keadilan, disertai intervensi terhadap kedaulatan politik masyarakat, dapat melahirkan ketidakpercayaan dan perlawanan yang luas.
Dalam konteks kekinian, kita tentu tidak sedang menyamakan pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan kolonial. Namun, sejarah Perang Banjar mengingatkan bahwa kekayaan daerah tidak boleh dikelola dengan mengabaikan hak masyarakat yang hidup di atas tanah tersebut. Kedaulatan atas sumber daya alam seharusnya menghadirkan kesejahteraan, bukan sekadar memindahkan keuntungan dari satu kelompok penguasa kepada kelompok lainnya.
1976: Skandal Bulog Kaltim dan terbongkarnya korupsi miliaran rupiah
Setelah Indonesia merdeka, Kalimantan Timur kembali mencatat peristiwa korupsi yang mengguncang perhatian nasional. Pada 1976, kasus penyelewengan di lingkungan Depot Logistik (Dolog) Kalimantan Timur menyeret kepala lembaganya, Budiadji.
Kasus tersebut menjadi salah satu skandal korupsi besar pada masa Orde Baru. Nilai penyelewengan yang terungkap mencapai Rp7,6 miliar. Untuk ukuran ekonomi Indonesia pada dekade 1970-an, angka tersebut merupakan jumlah yang sangat besar.
Berdasarkan catatan sejarah yang dipublikasikan Tirto, Budiadji diduga melakukan penyelewengan dengan memalsukan dokumen perbankan. Peristiwa penangkapannya pada 26 November 1976 menjadi perhatian luas karena sebelumnya Dolog Kaltim justru dikenal memiliki reputasi administrasi dan keuangan yang baik.
Pada Juni 1977, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Budiadji. Namun, melalui grasi Presiden Soeharto, hukumannya kemudian dikurangi menjadi 20 tahun penjara.
Kasus ini menyimpan ironi yang patut direnungkan. Lembaga yang memiliki tugas mengelola logistik pangan justru menjadi tempat terjadinya penyelewengan dalam jumlah fantastis. Padahal, pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Ia berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Kasus Budiadji memperlihatkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan mengambil uang negara. Korupsi juga merupakan pengkhianatan terhadap fungsi pelayanan publik. Ketika dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat diselewengkan, yang dirampas bukan sekadar uang negara, melainkan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang layak.
Sejarah tersebut juga memperlihatkan bahwa praktik korupsi tidak mengenal zaman. Ia dapat tumbuh dalam sistem pemerintahan apa pun apabila kekuasaan tidak disertai integritas dan pengawasan.
Reformasi: Ketika kekayaan alam bertemu politik perizinan
Memasuki era Reformasi, persoalan korupsi di Kalimantan memasuki babak yang semakin kompleks. Otonomi daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan sumber daya ekonomi. Kebijakan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan ruang bagi daerah menentukan arah pembangunannya.
Namun, desentralisasi juga menghadirkan tantangan baru. Di daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, kewenangan perizinan dapat menjadi sumber kekuasaan ekonomi dan politik yang besar.
Kasus mantan Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna Abdul Fatah, menjadi salah satu contoh penting. Dalam kasus pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit seluas satu juta hektare, pemberian izin kepada perusahaan-perusahaan berujung pada penebangan kayu dalam jumlah besar. Program yang semestinya berkaitan dengan pengembangan perkebunan tersebut menjadi perkara korupsi yang ditangani KPK.
Berdasarkan publikasi BPK berjudul Jejak Korupsi Sumber Daya Alam: Menganiaya Alam, Merusak Manusia, sebanyak 146 perusahaan memperoleh Izin Usaha Perkebunan dalam rangkaian kebijakan tersebut. Volume kayu yang ditebang tercatat mencapai sekitar 697.260 meter kubik.
Suwarna kemudian diproses KPK dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Kasus ini memperlihatkan bahwa korupsi sumber daya alam memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar kerugian keuangan negara.
Hutan yang hilang, ekosistem yang rusak, konflik penguasaan lahan, dan hilangnya kesempatan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi berkelanjutan merupakan bagian dari persoalan yang harus diperhitungkan. Dengan kata lain, korupsi sumber daya alam dapat menghasilkan kerugian yang tidak seluruhnya tercermin dalam angka kerugian negara.
Kasus lainnya adalah perkara mantan Bupati Kutai Kartanegara, Syaukani Hasan Rais. Ia ditahan KPK pada 2007 dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan penggunaan dana bagi hasil migas, dana bantuan sosial, serta proyek pembangunan Bandara Loa Kulu. Nilai kerugian negara dalam perkara tersebut dilaporkan mencapai sekitar Rp120 miliar.
Dua kasus ini memperlihatkan bahwa kewenangan daerah, terutama dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya alam, membutuhkan sistem pengawasan yang kuat. Otonomi daerah tidak boleh berubah menjadi otonomi elite untuk menguasai sumber daya publik.
Dinasti politik dan lahirnya oligarki daerah
Persoalan berikutnya adalah hubungan antara kekuasaan politik, kepentingan keluarga, dan penguasaan sumber daya ekonomi. Fenomena dinasti politik di sejumlah daerah Kalimantan menjadi bahan kajian penting dalam memahami risiko konsentrasi kekuasaan.
Dalam politik lokal, hubungan keluarga tidak otomatis merupakan pelanggaran hukum. Setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih. Namun, persoalan muncul ketika jaringan keluarga yang sama memiliki pengaruh dominan terhadap lembaga eksekutif, legislatif, maupun jaringan ekonomi daerah.
Ketika mekanisme pengawasan melemah akibat kedekatan politik dan kepentingan keluarga, ruang untuk menguji kebijakan pemerintah menjadi semakin sempit. Kajian mengenai korupsi dan fenomena politik dinasti di Kalimantan Timur tahun 2020 mengidentifikasi sejumlah pola hubungan kekeluargaan dalam jabatan politik daerah.
Salah satu contoh yang banyak dibicarakan adalah Kutai Timur. Pada 2020, KPK menetapkan Bupati Ismunandar dan istrinya, yang ketika itu menjabat Ketua DPRD Kutai Timur, sebagai tersangka dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan pengawasan tidak boleh berhenti pada hubungan formal antarlembaga.
DPRD seharusnya menjadi salah satu instrumen pengawasan terhadap pemerintah daerah. Jika relasi politik dan kepentingan pribadi justru mengaburkan fungsi tersebut, prinsip checks and balances kehilangan maknanya.
Dalam konteks Kalimantan, persoalan ini menjadi semakin penting karena kekuasaan daerah berhubungan langsung dengan pengelolaan tambang, perkebunan, kehutanan, dan berbagai proyek infrastruktur bernilai besar.
Ada tiga pola yang patut dicermati: regenerasi kekuasaan lintas generasi, pembagian pengaruh antara suami dan istri dalam lembaga berbeda, serta konsolidasi kekuasaan melalui jaringan keluarga dan kerabat.
Tetapi kritik terhadap dinasti politik harus tetap berbasis bukti. Hubungan keluarga bukan bukti korupsi. Yang harus diperiksa adalah konflik kepentingan, proses pengambilan keputusan, transparansi anggaran, transaksi perizinan, dan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. Persoalan utamanya bukan siapa anak siapa atau siapa pasangan siapa, melainkan apakah kekuasaan masih dapat diawasi secara independen.
Korupsi adalah pengkhianatan terhadap masa depan Kalimantan
Ada sesuatu yang lebih menyedihkan ketika korupsi terjadi di daerah kaya sumber daya alam seperti Kalimantan. Bayangkan kekayaan batu bara yang terus dikeruk, hutan yang terus mengalami tekanan, serta tanah yang menjadi lokasi berbagai proyek ekonomi bernilai besar.
Namun, masyarakat di sekitar kawasan eksploitasi masih harus menghadapi persoalan infrastruktur, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, kualitas lingkungan, dan kesempatan ekonomi. Di sinilah korupsi menjadi persoalan moral sekaligus persoalan pembangunan.
Setiap rupiah anggaran yang diselewengkan memiliki konsekuensi terhadap pelayanan publik. Setiap izin yang diterbitkan melalui transaksi kepentingan dapat membawa dampak terhadap tata ruang, lingkungan, dan kehidupan masyarakat.
Robert Klitgaard, dalam buku Controlling Corruption, menawarkan rumusan yang terkenal untuk menjelaskan risiko korupsi: monopoli kekuasaan ditambah diskresi, dikurangi akuntabilitas. Rumus tersebut relevan untuk membaca persoalan tata kelola sumber daya alam di Kalimantan.
Ketika kewenangan perizinan terkonsentrasi, keputusan dapat dibuat tanpa transparansi memadai, sementara pengawasan lemah, peluang penyalahgunaan kekuasaan semakin besar.
Karena itu, pemberantasan korupsi di Kalimantan tidak cukup dilakukan melalui penangkapan pejabat setelah kejahatan terjadi.
Yang juga dibutuhkan adalah pembenahan sistem perizinan, keterbukaan kontrak dan anggaran, pengawasan independen, perlindungan pelapor, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Kekayaan alam harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan antargenerasi. Generasi sekarang tidak boleh menghabiskan seluruh keuntungan sumber daya alam dengan meninggalkan kerusakan dan beban ekonomi bagi generasi berikutnya.
RUU Perampasan Aset: Mengembalikan kekayaan yang dirampas dari rakyat
Dalam konteks pemberantasan korupsi, salah satu instrumen hukum yang terus menjadi perhatian publik adalah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Perkembangan hingga November 2026 menunjukkan bahwa RUU tersebut telah menjadi inisiatif DPR dan memasuki pembahasan bersama pemerintah.
Pada 5 November 2026, Komisi III DPR RI dan pemerintah menyepakati perubahan judul rancangan undang-undang tersebut serta membahas Daftar Inventarisasi Masalah. Pemerintah menyerahkan 397 DIM untuk dibahas bersama DPR. Pimpinan DPR sebelumnya menyampaikan target penyelesaian paling lambat 15 Desember 2026.
Perkembangan ini penting untuk dicermati, tetapi target penyelesaian tentu tidak boleh diperlakukan sebagai jaminan bahwa seluruh persoalan substansi telah selesai. Salah satu gagasan yang menjadi perhatian dalam perampasan aset adalah mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture atau perampasan aset tanpa harus menunggu pemidanaan terhadap pelaku dalam kondisi tertentu.
Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan proses hukum terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana, dengan persyaratan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum. Namun, penerapannya harus disertai perlindungan hak milik, proses peradilan yang adil, hak mengajukan keberatan, serta pengawasan terhadap kewenangan aparat. Jangan sampai instrumen pemberantasan korupsi justru menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan baru.
Bagi Kalimantan, keberadaan regulasi tersebut memiliki arti strategis. Sebab, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan sumber daya alam sering kali melibatkan jaringan perusahaan, perantara, transaksi keuangan, dan aset yang tersebar di berbagai wilayah.
Penindakan tidak boleh berhenti pada pemidanaan pelaku. Negara juga harus memiliki kemampuan memulihkan kekayaan publik yang diperoleh melalui kejahatan. Uang hasil korupsi semestinya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, bukan dibiarkan berubah menjadi warisan kekayaan bagi jaringan pelaku.
Jangan biarkan penjajah berganti wajah
Sejarah Kalimantan memberikan pelajaran panjang tentang hubungan antara kekuasaan, kekayaan alam, dan penderitaan rakyat. Pada masa kolonial, sumber daya Borneo menjadi rebutan kekuatan perdagangan asing. Dalam perjalanan menuju kemerdekaan, masyarakat menghadapi eksploitasi ekonomi dan intervensi politik.
Setelah kemerdekaan, kasus korupsi tetap muncul dalam birokrasi, pengelolaan pangan, perizinan perkebunan, hingga penggunaan anggaran daerah. Bentuk kekuasaannya berubah, tetapi persoalan penyalahgunaan kewenangan belum sepenuhnya selesai.
Di sinilah istilah Londo Ireng menemukan relevansinya sebagai kritik moral dan sosial. Bukan untuk menuduh seluruh pejabat, bukan pula untuk menyederhanakan sejarah kolonial, melainkan untuk mengingatkan bahwa kemerdekaan politik tidak otomatis membebaskan bangsa dari mentalitas penjajahan.
Pejabat yang mengorupsi uang rakyat sesungguhnya sedang mengkhianati amanat kemerdekaan. Mereka mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi hak bersama dan mengubahnya menjadi keuntungan pribadi.
Di Kalimantan, pengkhianatan itu memiliki dampak yang sangat panjang. Bukan hanya uang negara yang hilang, melainkan juga kesempatan masyarakat untuk menikmati kekayaan tanah kelahirannya.
Kita tidak ingin suatu hari nanti generasi mendatang hanya mengenal Kalimantan sebagai pulau yang pernah kaya batu bara, pernah memiliki hutan luas, dan pernah menjadi salah satu kawasan dengan sumber daya alam terbesar di Indonesia, tetapi gagal mengubah kekayaan tersebut menjadi kesejahteraan.
Kalimantan tidak kekurangan kekayaan. Yang harus terus diperjuangkan adalah keadilan dalam pengelolaannya. Sebab, penjajahan tidak selalu datang dengan kapal asing, seragam militer, atau bendera kolonial. Terkadang, ia hadir melalui meja birokrasi, dokumen perizinan, ruang transaksi anggaran, dan keputusan politik yang mengorbankan kepentingan rakyat.
Kemerdekaan sejati bukan hanya ketika bangsa terbebas dari penjajah asing, melainkan ketika rakyat juga terbebas dari pejabat yang memperlakukan negara sebagai milik pribadi.
Dan pejabat yang mengkhianati amanat rakyat melalui korupsi, pada hakikatnya, sedang mengkhianati bangsa yang seharusnya ia layani.***
Referensi
Carey, Peter. Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Daendels (1808–1811) sampai Era Reformasi. Kajian mengenai kesinambungan praktik korupsi dalam sejarah Indonesia.
Klitgaard, Robert. (1988). Controlling Corruption. University of California Press.
Scott, James C. (1976). The Moral Economy of the Peasant. Yale University Press.
Fong, Goh Yoon. (1969). Trade and Politics in Banjarmasin 1700–1747. University of London.
Schulte Nordholt, Henk dan kolega, berbagai kajian mengenai sejarah kekuasaan, patronase, dan birokrasi kolonial.
Sumber sejarah dan dokumentasi kasus
Kajian sejarah monopoli lada Banjar dalam jurnal Economic Botany. RCNi Company Limited
Kajian Perang Banjar, UIN Antasari Banjarmasin. IDR UIN Antasari
Tirto, Korupsi Bulog Tahun 1970-an yang Merugikan Negara Miliaran Rupiah. tirto.id
BPK, Jejak Korupsi Sumber Daya Alam: Menganiaya Alam, Merusak Manusia. BPK Sulawesi Tenggara
Kajian Korupsi dan Fenomena Politik Dinasti di Kalimantan Timur (2020). herdi.web.id
DPR RI, perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset, 5 November 2026. DPR RI
Share on:
