Ada satu hal yang sering kali lebih sulit dilakukan manusia daripada meraih kekuasaan: melepaskannya.
Ketika seseorang berada di puncak kekuasaan, dunia seolah bergerak mengikuti arah telunjuknya. Telepon berdering, pintu terbuka, pendapat didengar, dan kehadirannya selalu diperhitungkan. Namun, waktu tidak pernah berjanji untuk mempertahankan seseorang di tempat yang sama selamanya. Jabatan memiliki masa berlaku, kekuasaan mempunyai batas, dan panggung politik pada akhirnya akan ditempati oleh orang-orang baru.
Di sinilah persoalan menarik muncul. Sebagian orang mampu menerima pergantian peran sebagai bagian alamiah kehidupan. Sebagian lainnya justru terus berusaha mempertahankan pengaruh, bahkan setelah tidak lagi memiliki kewenangan formal.
Dalam konteks politik Indonesia, fenomena ini menarik dibaca melalui konsep post power syndrome, romantisme politik masa lalu, serta pertarungan simbolik antara elite lama dan kekuasaan baru. Tulisan ini bukan diagnosis psikologis terhadap individu atau kelompok tertentu, melainkan pembacaan sosiologis terhadap perilaku politik, reproduksi pengaruh, dan budaya kekuasaan.
Sebab, mundur bukan selalu berarti kalah. Terkadang, mundur justru merupakan bentuk kedewasaan tertinggi seseorang dalam memahami batas kekuasaan.
Dan ketika waktunya tiba, barangkali tidak ada salahnya menikmati momen kehangatan: duduk bersama masyarakat, bercengkerama tanpa protokoler, dan membiarkan generasi berikutnya mengambil giliran.
1. Kekuasaan yang Sulit Dilepaskan: Membaca Post Power Syndrome dalam Politik
Dalam psikologi, post power syndrome merujuk pada gejala psikososial yang dapat muncul ketika seseorang kehilangan kedudukan, kewenangan, atau status sosial yang sebelumnya menjadi bagian penting dari identitas dirinya. Perlu dicatat, istilah ini bukan diagnosis klinis yang dapat begitu saja dilekatkan kepada seseorang hanya berdasarkan perilaku politiknya.
Namun, dalam perspektif sosiologi politik, fenomena kehilangan kekuasaan dapat dibaca lebih jauh. Persoalannya bukan semata-mata kehilangan jabatan, melainkan bagaimana seseorang menghadapi perubahan posisi dalam struktur sosial.
Pierre Bourdieu (1977), melalui konsep habitus, menjelaskan bahwa pengalaman hidup dalam suatu lingkungan sosial membentuk pola pikir, selera, kebiasaan, dan cara seseorang bertindak. Seseorang yang terlalu lama berada dalam lingkungan kekuasaan dapat terbiasa dengan penghormatan, akses istimewa, pengaruh, serta kepatuhan orang-orang di sekitarnya.
Ketika jabatan berakhir, kebiasaan tersebut tidak serta-merta menghilang. Di sinilah dapat terjadi ketidaksesuaian antara kebiasaan lama dan kenyataan sosial yang baru. Bourdieu menyebut fenomena ketertinggalan penyesuaian ini sebagai hysteresis effect.
Bayangkan seseorang yang selama bertahun-tahun terbiasa menjadi pusat pengambilan keputusan. Dahulu, pendapatnya menjadi pertimbangan utama. Kini, ia harus menerima kenyataan bahwa keputusan tidak lagi berada di tangannya. Dahulu, kehadirannya dinantikan dalam berbagai forum. Kini, ia harus memahami bahwa panggung tersebut telah memiliki pemeran baru. Tidak semua orang mampu menerima perubahan itu dengan mudah.
Bourdieu dalam Language and Symbolic Power (1991) juga menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja melalui modal simbolik, yakni kehormatan, reputasi, pengakuan, dan legitimasi sosial. Dalam politik, modal tersebut sering kali lebih bertahan lama daripada jabatan formal.
Seorang mantan pejabat, misalnya, masih dapat memiliki pengaruh melalui jaringan politik, hubungan personal, popularitas, maupun legitimasi historis. Persoalannya muncul ketika modal simbolik tersebut digunakan bukan untuk memberikan nasihat atau pengalaman, melainkan untuk mempertahankan kendali atas struktur yang secara formal sudah tidak menjadi tanggung jawabnya.
Kita perlu membedakan antara negarawan yang masih memberikan kontribusi dan mantan penguasa yang tidak memberi ruang bagi penerusnya. Kritik terhadap pemerintah merupakan hak warga negara. Mantan pejabat pun berhak menyampaikan pandangan. Akan tetapi, kritik yang sehat semestinya berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekadar mempertahankan relevansi personal.
Di sinilah kedewasaan politik diuji: apakah seseorang mampu menjadi penasihat tanpa harus menjadi pengendali? Sebab, tidak semua orang yang meninggalkan jabatan kehilangan kehormatannya. Justru, kehormatan dapat tumbuh ketika seseorang mengetahui kapan harus berbicara dan kapan memberikan kesempatan kepada orang lain.
2. Romantisme Masa Lalu dan Gerakan Mundur: Ketika Masa Depan Terasa Menakutkan
Selain persoalan kehilangan kekuasaan, ada fenomena lain yang tidak kalah menarik, yakni kecenderungan masyarakat dan elite politik untuk terus memandang masa lalu sebagai masa yang lebih baik.
Dalam kajian sosiologi, Zygmunt Bauman (2017) memperkenalkan konsep Retrotopia. Melalui konsep tersebut, Bauman menjelaskan kecenderungan masyarakat modern yang memindahkan harapan utopis dari masa depan menuju masa lalu.
Ketika masa depan dipenuhi ketidakpastian, manusia cenderung mencari rasa aman melalui kenangan. Masa lalu kemudian dibangun kembali dalam ingatan sebagai zaman yang lebih tertib, lebih makmur, lebih sederhana, atau lebih menjanjikan. Padahal, ingatan manusia tidak selalu objektif.
Kita sering mengingat keberhasilan suatu periode, tetapi melupakan persoalan yang menyertainya. Kita mengingat stabilitas, tetapi tidak selalu membicarakan harga yang harus dibayar untuk mempertahankannya. Kita mengenang pembangunan, tetapi terkadang mengabaikan ketimpangan dan pembatasan kebebasan yang pernah terjadi.
Dalam politik Indonesia, narasi tentang masa lalu dan warisan pemerintahan sebelumnya terus menjadi bagian dari percakapan publik. Pergantian pemerintahan tidak selalu berarti pergantian seluruh jaringan pengaruh, orientasi kebijakan, dan kepentingan politik.
Perkembangan politik nasional pada November 2026 memperlihatkan bagaimana hubungan antara kekuasaan lama dan pemerintahan sekarang masih menjadi perhatian publik.
Reuters pada 6 November 2026 melaporkan adanya keretakan hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo. Hubungan keduanya sebelumnya dibangun melalui dukungan politik menjelang Pemilu 2024, tetapi kemudian diwarnai perbedaan kepentingan dan dinamika pemerintahan. Reuters
Pada 10 November 2026, Reuters juga melaporkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo. Informasi tersebut disampaikan juru bicara presiden. Namun, belum ada konfirmasi bahwa pengunduran diri itu telah diterima. Gibran kemudian menyatakan akan memperjuangkan persoalan persyaratan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa politik Indonesia bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan juga pergulatan mengenai legitimasi, kesinambungan kekuasaan, hubungan antarelite, dan batas pengaruh politik.
Namun, kita harus berhati-hati untuk tidak menyederhanakan seluruh dinamika tersebut sebagai post power syndrome. Perbedaan kepentingan, kritik, perselisihan politik, maupun upaya mempertahankan hak konstitusional tidak otomatis merupakan gejala psikologis.
Yang layak dikritisi adalah ketika romantisme masa lalu digunakan untuk menghindari evaluasi objektif terhadap persoalan hari ini. Sebab, bangsa yang terlalu sibuk membicarakan kejayaan masa lalu berisiko kehilangan energi untuk membangun masa depan.
Kita boleh menghargai sejarah, tetapi tidak harus tinggal di dalamnya. Masa lalu seharusnya menjadi sumber pembelajaran, bukan tempat persembunyian dari kenyataan.
3. Kekerasan Simbolik dan Perebutan Panggung: Siapa yang Berhak Mendefinisikan Kebenaran?
Kekuasaan tidak selalu bekerja melalui jabatan, peraturan, atau instruksi formal. Ada bentuk kekuasaan yang lebih halus, tetapi pengaruhnya dapat bertahan lama: kekuasaan melalui bahasa, simbol, budaya, dan pembentukan opini publik.
Pierre Bourdieu (1991) menyebutnya sebagai symbolic power, sedangkan mekanisme dominasi yang diterima sebagai sesuatu yang wajar dikenal sebagai symbolic violence atau kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik bekerja ketika suatu kelompok berhasil membuat pandangan dan kepentingannya diterima masyarakat sebagai sesuatu yang alamiah, benar, dan tidak perlu dipertanyakan.
Dalam politik, mekanisme ini dapat terlihat melalui pembentukan citra, penggunaan gelar kehormatan, penguasaan narasi sejarah, hingga klaim bahwa hanya kelompok tertentu yang dianggap memiliki pengalaman dan legitimasi untuk memimpin.
Misalnya, ketika seorang tokoh terus diposisikan sebagai satu-satunya figur yang memahami arah bangsa, sementara generasi baru dianggap belum cukup berpengalaman untuk mengambil keputusan. Persoalannya bukan pada penghormatan terhadap pengalaman. Pengalaman memang penting. Namun, pengalaman tidak boleh berubah menjadi hak istimewa untuk mengendalikan masa depan.
Demokrasi justru menghendaki pergantian kepemimpinan, pembatasan kewenangan, dan terbukanya kesempatan bagi berbagai kelompok untuk berpartisipasi. Di tengah perkembangan politik Indonesia, perebutan pengaruh juga berlangsung melalui ruang digital. Media sosial menjadi arena tempat narasi politik diproduksi, diperdebatkan, disebarkan, bahkan dipertentangkan.
Pernyataan pejabat, kritik masyarakat, perdebatan kebijakan, hingga perselisihan antarelite dapat dengan cepat berubah menjadi percakapan nasional. Dalam situasi seperti ini, masyarakat perlu memiliki kemampuan membedakan kritik substantif dari propaganda, fakta dari persepsi, serta evaluasi kebijakan dari kepentingan mempertahankan pengaruh.
James C. Scott (1990), dalam Domination and the Arts of Resistance, menjelaskan bahwa kelompok yang berada dalam posisi subordinat memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan kritik dan perlawanan, termasuk melalui humor, sindiran, serta ekspresi budaya.
Gagasan ini relevan untuk membaca perkembangan satire politik, meme, karikatur, mural, dan berbagai bentuk kritik masyarakat Indonesia. Humor dapat menjadi cara masyarakat meruntuhkan kesan bahwa kekuasaan merupakan sesuatu yang sakral dan tidak boleh disentuh kritik.
Ketika seorang pejabat atau mantan pejabat menjadi bahan satire, yang dipersoalkan semestinya bukan kehormatan pribadinya, melainkan tindakan, kebijakan, dan klaim publik yang disampaikannya. Tentu, kebebasan berekspresi tetap harus disertai tanggung jawab. Kritik tidak boleh berubah menjadi fitnah atau serangan terhadap kehidupan pribadi.
Di sinilah masyarakat sipil memiliki peran penting: membangun wacana tandingan berdasarkan fakta, bukan sekadar membalas narasi dengan narasi yang sama-sama tidak teruji. Paulo Freire (1970), melalui Pedagogy of the Oppressed, memperkenalkan gagasan conscientization, yakni proses membangun kesadaran kritis agar masyarakat mampu memahami realitas sosial dan mengenali struktur yang memengaruhi kehidupannya.
Artinya, masyarakat tidak cukup hanya menjadi penonton dalam pertunjukan politik. Mereka perlu menjadi warga yang mampu menilai kekuasaan secara mandiri. Kita tidak harus membenci masa lalu untuk menyambut masa depan. Kita juga tidak harus mengagungkan tokoh tertentu untuk menghargai kontribusinya.
Sebab, dalam demokrasi, tidak ada seorang pun yang seharusnya memiliki monopoli atas kebenaran.
4. Seni Melepaskan Kekuasaan: Mundur Bukan Berarti Kehilangan Kehormatan
Dalam teori sirkulasi elite, Vilfredo Pareto (1916), melalui The Mind and Society, menjelaskan bahwa masyarakat selalu mengalami pergantian kelompok elite. Tidak ada kelompok yang dapat mempertahankan dominasinya secara permanen.
Pergantian tersebut merupakan bagian dari dinamika sosial dan politik. Ketika satu kelompok menyelesaikan masa kekuasaannya, kelompok lain memperoleh kesempatan untuk mengambil peran. Karena itu, kemampuan menerima pergantian kekuasaan merupakan salah satu prasyarat penting bagi kehidupan demokrasi.
Albert O. Hirschman (1970), dalam Exit, Voice, and Loyalty, memperkenalkan tiga respons terhadap ketidakpuasan dalam suatu organisasi: keluar (exit), menyampaikan kritik (voice), dan mempertahankan loyalitas (loyalty).
Dalam konteks politik, konsep tersebut memberikan perspektif menarik. Seorang mantan pejabat dapat memilih tetap menyampaikan kritik, mempertahankan loyalitas terhadap prinsip kebangsaan, atau mengambil jarak dari struktur kekuasaan yang sudah tidak menjadi tanggung jawabnya.
Ketiganya merupakan pilihan yang sah selama dijalankan dalam koridor demokrasi. Namun, ada hal yang perlu direnungkan: apakah setiap persoalan harus selalu diselesaikan melalui campur tangan orang yang sama? Apakah setiap kebijakan pemerintah harus menunggu persetujuan tokoh masa lalu? Apakah setiap pergantian kepemimpinan harus disertai pertarungan untuk mempertahankan pengaruh?
Jika jawabannya selalu iya, kita mungkin sedang menghadapi persoalan yang lebih besar daripada sekadar pergantian jabatan, yakni belum tumbuhnya budaya politik yang menghargai batas kekuasaan.
Dalam negara demokrasi, kekuasaan bukan warisan keluarga, bukan kepemilikan pribadi, dan bukan pula fasilitas yang dapat dipertahankan selamanya. Kekuasaan merupakan mandat publik yang memiliki batas waktu, mekanisme pertanggungjawaban, serta konsekuensi hukum. Di sinilah pentingnya membedakan antara pengabdian dan ketergantungan terhadap kekuasaan.
Pengabdian tidak harus selalu dilakukan melalui jabatan. Seseorang yang pernah menjadi presiden, menteri, gubernur, bupati, anggota legislatif, ataupun pemimpin organisasi tetap dapat memberikan kontribusi setelah masa tugasnya berakhir. Ia dapat menjadi pendidik, penulis, mentor, penggerak sosial, atau sekadar warga negara yang memberikan pandangan berdasarkan pengalaman.
Tidak ada yang lebih terhormat daripada seorang mantan pemimpin yang mampu memberikan ruang kepada penerusnya tanpa kehilangan martabat. Bahkan, keberhasilan seorang pemimpin semestinya tidak hanya diukur dari apa yang dibangunnya ketika berkuasa, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan sistem yang tetap berjalan setelah dirinya pergi.
Dalam konteks Indonesia, dinamika hubungan antarelite, polemik jabatan publik, perdebatan mengenai legitimasi politik, serta pembahasan berbagai persoalan pemerintahan seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat institusi demokrasi.
DPR, pemerintah, partai politik, lembaga peradilan, dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab masing-masing. Tidak boleh ada satu figur yang ditempatkan di atas mekanisme konstitusional.
Kritik terhadap pemerintah harus tetap terbuka. Pengawasan terhadap pejabat publik harus berjalan. Namun, mantan pemegang kekuasaan juga perlu menghormati batas peran dan memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya untuk membuktikan kemampuannya.
Sebab, regenerasi bukan ancaman terhadap kehormatan generasi sebelumnya. Regenerasi adalah bukti bahwa sebuah bangsa tidak bergantung pada satu orang. Dan mungkin, di sinilah kita perlu kembali mengingat kalimat sederhana: mundur adalah keniscayaan.
Tidak semua hal harus dipertahankan. Tidak semua panggung harus terus ditempati. Tidak semua keputusan harus berasal dari orang yang sama. Ada waktunya seseorang memimpin, ada waktunya seseorang mendampingi, dan ada waktunya seseorang cukup menjadi bagian dari masyarakat. Nikmati momen kehangatan itu.
Duduklah tanpa harus selalu didahulukan. Hadirilah pertemuan tanpa harus menjadi pusat perhatian. Berbicaralah tanpa harus setiap perkataan menjadi keputusan. Sesekali, nikmati secangkir kopi tanpa harus membicarakan strategi politik, pembagian pengaruh, atau siapa yang akan menempati kursi berikutnya.
Biarkan generasi baru belajar, bekerja, melakukan kesalahan, dan memperbaiki keadaan. Jika mereka membutuhkan nasihat, berikanlah. Jika mereka memiliki gagasan berbeda, dengarkanlah. Sebab, kedewasaan tidak selalu ditunjukkan dengan kemampuan mempertahankan kekuasaan. Terkadang, kedewasaan justru terlihat dari kesanggupan melepaskannya.
Pada akhirnya, jabatan hanyalah persinggahan. Kekuasaan hanyalah titipan. Sementara sejarah akan mencatat bukan hanya siapa yang pernah duduk di kursi kekuasaan, melainkan juga siapa yang mampu meninggalkan kursi tersebut dengan terhormat.
Jangan sampai kita begitu sibuk mempertahankan tempat di masa lalu, sampai lupa bahwa masa depan juga membutuhkan ruang untuk tumbuh.***
Referensi
• Bauman, Zygmunt. (2017). Retrotopia. Cambridge: Polity Press.
• Bourdieu, Pierre. (1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
• Bourdieu, Pierre. (1991). Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press.
• Durkheim, Émile. (1897). Le Suicide: Étude de Sociologie. Paris: Félix Alcan.
• Freire, Paulo. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.
• Hirschman, Albert O. (1970). Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Cambridge, MA: Harvard University Press.
• Pareto, Vilfredo. (1916). Trattato di Sociologia Generale. Florence: G. Barbera.
• Scott, James C. (1990). Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven: Yale University Press.
• Weber, Max. (1922). Economy and Society. Tübingen: Mohr Siebeck.
Share on:
