Perempuan memainkan peran yang sangat penting dalam kebijakan publik, baik sebagai penerima maupun pengambil keputusan. Sebagai penerima kebijakan publik, perempuan sering kali menjadi kelompok yang paling rentan dan terdampak secara negatif oleh kebijakan yang tidak memperhatikan hak-hak dan kebutuhan mereka. Contohnya, kebijakan yang mengabaikan kesetaraan gender atau perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada.

Namun, perempuan juga dapat menjadi pengambil keputusan dalam kebijakan publik, baik sebagai pembuat kebijakan atau penentu kebijakan dalam kapasitas lainnya. Dalam hal ini, kehadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan dapat memastikan bahwa perspektif gender dipertimbangkan dan diperhitungkan dalam kebijakan yang dibuat. Penelitian menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam posisi kepemimpinan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

Terdapat beberapa kebijakan publik yang penting untuk diperjuangkan dalam upaya memperjuangkan hak dan kesetaraan gender beberapa kebijakan tersebut antara lain:

1. Kebijakan Pendidikan Inklusif: Pendidikan inklusif adalah kebijakan yang memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, tanpa memandang jenis kelamin, latar belakang sosial, atau kondisi fisik dan mental. Kebijakan ini harus diterapkan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas dan berpartisipasi dalam program pendidikan yang relevan.
2. Kebijakan Anti-Kekerasan: Kebijakan anti-kekerasan adalah upaya untuk melindungi perempuan dari kekerasan dan pelecehan seksual. Kebijakan ini mencakup pengadilan yang adil dan proses hukum yang efektif, serta pengawasan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan. Kebijakan ini juga harus memberikan dukungan dan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan.
3. Kebijakan Perlindungan Kesehatan Seksual dan Reproduksi: Kebijakan ini menjamin akses perempuan terhadap informasi, pelayanan, dan dukungan yang diperlukan untuk kesehatan seksual dan reproduksi yang baik. Ini mencakup layanan kesehatan reproduksi, kontrasepsi, konseling, dan pengobatan infeksi menular seksual (IMS).
4. Kebijakan Penghapusan Diskriminasi: Kebijakan ini berfokus pada penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum, kebijakan publik, dan budaya. Kebijakan ini harus memastikan bahwa perempuan tidak mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau merugikan karena jenis kelamin mereka.
5. Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan: Kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan secara ekonomi, melalui pemberian dukungan dalam bentuk pelatihan, akses ke modal dan pasar, dan dukungan untuk kewirausahaan. Hal ini dapat membantu mengurangi kemiskinan perempuan dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan yang mandiri dalam hidupnya.
6. Kebijakan Pemberdayaan Politik Perempuan: Kebijakan ini mencakup tindakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan, termasuk peningkatan jumlah perempuan di parlemen dan posisi kepemimpinan politik lainnya. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa kepentingan perempuan diwakili dalam pembuatan kebijakan publik.

Timbul pertanyaan, mengapa kebijakan publik yang membahas tentang perempuan ini diperlukan? Jawabannya adalah melekatnya budaya patriarki pada masyarakat Indonesia menjadi sebab bahwa diperlukannya beberapa kebijakan publik yang dibuat khusus membahas perempuan. Hal ini diperlukan untuk menegaskan bahwa budaya patriarki cenderung diskriminatif terhadap salah satu pihak, hal ini menjadikan fungsi kebijakan publik ini adalah upaya dalam menyadarkan masyarakat pentingnya memandang antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang setara.

Penting bagi kebijakan publik untuk memperhatikan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan melibatkan perempuan secara aktif dalam proses tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan perempuan secara ekonomi, sosial, dan politik, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Dengan demikian, kebijakan publik yang dihasilkan dapat lebih adil dan inklusif bagi semua orang, termasuk perempuan.

Namun perlu diingat bahwa tugas dalam mengawal kebijakan ini tanggung jawab bersama untuk tercapainya lingkungan yang responsif gender. Laki-laki dan perempuan harus saling mendukung dan mengawal kebijakan publik yang dapat menghadirkan kemaslahatan bersama. Dengan saling mendukung ini menjadikan tujuan terciptanya lingkungan yang ramah gender dapat tercapai dengan efektif.

Bahan bacaan

Prayitno, N., & Hanifah, R. (2021). Gender Mainstreaming Dalam Kebijakan Publik: Studi Kasus Kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 9(2), 154-164.

Susanti, Y. (2019). Analisis Kebijakan Publik untuk Pemberdayaan Perempuan di Indonesia. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 23(1), 1-11.

Komunitas Averroes

Tulisan ini sebelumnya sudah terbit di www.averroes.or.id