Demokrasi Konstitusional, Demokratisasi Sistem Politik dan Pemerintahan

Judul: Demokratisasi Sistem Politik dan Pemerintahan
Penulis: Saiful Arif
Penerbit: Averroes Press
Seri: Buku Seri Demokrasi ke-19
Tahun: 2011
Tebal: 109
ISBN: 9793997311

Sistem pemerintahan demokrasi menghendaki pertanggungjawaban dari yang memerintah terhadap yang diperintah. Pemerintah mempunyai pertanggungjawaban kepada yang diperintah. Karena itulah dalam sistem demokrasi dibutuhkan pembatasan kekuasaan dari penguasa. Pembatasan kekuasaan penguasa melalui konstitusi, dan ini kerap dikenal sebagai “demokrasi konstitusional”.

Demokrasi Konstitusional

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan atas kekuasaan pemerintah tersebut tercantum dalam konstitusi sehingga pemerintahan demokrasi sering juga disebut “pemerintahan berdasarkan konstitusi” (constitutional government) (Budiardjo, 1977).

Akar pemikiran tersebut dapat dilacak bahkan semenjak pemikiran Thomas Hobbes (1588-1679). Hadirnya suatu negara didahului dengan adanya kontrak di antara masyarakat yang terintegrasi untuk saling mengurusi dan diurusi. Di kemudian hari teori ini dikenal dengan Teori Perjanjian Negara.

Jean Jacques Rosseau (1712-1778), mempertegas bahwa sesungguhnya yang memegang kedaulatan adalah rakyat, sebab merekalah yang memberi mandat sosial kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara.

Partisipasi Masyarakat

Pada sisi lain dibutuhkan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Adanya partisipasi rakyat inilah yang menjadi salah satu ciri dari sistem pemerintahan yang demokratis.

Itulah mengapa secara ideal demokrasi memang layaknya menjadi acuan kehidupan kebangsaan di level manapun, baik dalam tingkat masyarakat maupun pemerintah. Demokratisasi dalam ide, perumusan dan pelaksanaannya menjadi representasi sejauh mana tingkat dan kualifikasi demokrasi pada pemerintah bersangkutan. Sejauh mana pemerintah membuka ruang partisipasi publik, sejauh mana gagasan diolah bersama dan diawasi oleh masyarakat.

Demokrasi bagaimanapun akan kembali pada masyarakat. Demokrasi mempersyaratkan keterlibatan aktif masyarakat warga untuk menentukan keadaan kehidupan yang sesuai dengan pilihan-pilihannya. Di titik inilah persisnya penyelenggaraan negara harus dilakukan secara demokratis.

Pada Buku Seri Demokrasi kali ini kembali mengangkat masalah-masalah dasar dalam proses demokrasi. Buku ini penting bagi kita untuk mengingatkan kembali seringkali nilai-nilai luhur demokrasi diabaikan, bahkan atas nama kebebasan sekalipun. Dalam proses pembelajaran berdemokrasi seperti di negeri kita saat ini, distorsi demokrasi kita temui dalam berbagai aktivitas kehidupan.

Kami kembali mengangkat topik sejarah dan pemikiran, partisipasi politik, budaya politik, konflik sampai kepemimpinan dan penyelenggaraan sistem politik demokratis. Besar harapan kami buku ini memiliki manfaat bagi perkembangan demokrasi di masa yang akan datang.