AvePress.com

Belajar dari Komentar

Marwah Pesantren, Kuasa Simbolik, dan Ujian Supremasi Hukum di Pangandaran

Ratusan santri dari berbagai penjuru Priangan Timur yang memadati Pendopo Bupati Pangandaran di Parigi pada Jumat, 13 November 2026 lalu, bukan sekadar cerminan kerumunan massa

Ratusan santri dari berbagai penjuru Priangan Timur yang memadati Pendopo Bupati Pangandaran di Parigi pada Jumat, 13 November 2026 lalu, bukan sekadar cerminan kerumunan massa biasa. Kehadiran mereka untuk menyuarakan solidaritas atas dugaan penganiayaan terhadap enam santri Pondok Pesantren Nurul Bayan, Cimerak, oleh seorang oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), memantik kembali diskursus klasik sekaligus krusial dalam sosiologi politik dan hukum kita: bagaimana relasi kuasa bekerja ketika institusi kultural-keagamaan berhadapan dengan instrumen kekerasan negara yang terlegitimasi?

Pernyataan Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 Bayasari Ciamis, KH Agus Malik An-Nawawi—sebagaimana dikutip dari Harapanrakyat.com—bahwa kedatangan para santri merupakan wujud kepedulian sekaligus ikhtiar menjaga “marwah pesantren dan kiai”, menyimpan lapisan makna sosiologis yang dalam. Di sisi lain, sikap Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Bayan, Undang Mukhtar Efendi, yang menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian kepada mekanisme hukum demi menjamin rasa aman, menunjukkan kedewasaan institusional yang patut dicatat. Namun, di balik ketertiban aksi tersebut, tersimpan ketegangan struktural yang menuntut pembacaan jernih. Peristiwa ini tidak boleh sekadar berhenti sebagai insiden “oknum”, melainkan harus menjadi momentum refleksi atas tata kelola relasi sipil-militer serta penghormatan terhadap ruang-ruang kultural di tingkat lokal.

Solidaritas Mekanis dan Modal Simbolik Pesantren

Untuk memahami mengapa dugaan kekerasan terhadap enam santri di pelosok Cimerak mampu menggerakkan solidaritas lintas pesantren hingga Ciamis dan wilayah Priangan Timur lainnya, kita perlu meminjam kacamata sosiologi klasik Émile Durkheim. Dalam The Division of Labour in Society (1893), Durkheim memperkenalkan konsep solidaritas mekanis (mechanical solidarity), yakni kohesi sosial yang tumbuh dari kesamaan nilai, kesadaran kolektif (collective conscience), dan ikatan emosional yang kuat.

Dunia pesantren di Jawa Barat—khususnya di kawasan Priangan Timur yang memiliki akar historis keislaman yang kental—bekerja dengan logika kesadaran kolektif yang sangat solid. Pesantren bukan semata lembaga pendidikan tempat transfer ilmu pengetahuan berlangsung; ia adalah ekosistem nilai yang mengikat kiai, santri, alumni, dan masyarakat sekitar dalam satu jaringan kekerabatan spiritual. Ketika salah satu simpul dalam jaringan ini mengalami luka, terutama melalui tindakan kekerasan fisik yang dinilai mencederai rasa keadilan, seluruh tubuh kolektif itu merasakan getarannya. Kehadiran ratusan santri di Pendopo Bupati Pangandaran adalah manifestasi nyata dari kesadaran kolektif yang tersinggung dan sedang melakukan konsolidasi moral.

Lebih jauh lagi, frasa “menjaga marwah pesantren dan kiai” yang mengemuka dalam aksi tersebut dapat dibedah melalui teori modal simbolik (symbolic capital) dan kekerasan simbolik dari sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu. Dalam Outline of a Theory of Practice (1977), Bourdieu menjelaskan bahwa modal simbolik adalah bentuk akumulasi prestise, kehormatan, dan pengakuan sosial yang membuat seseorang atau suatu institusi memiliki otoritas moral di mata masyarakat. Kiai dan pesantren memiliki cadangan modal simbolik yang sangat besar di pedesaan Jawa Barat. Otoritas mereka tidak dibangun di atas paksaan fisik atau birokrasi formal, melainkan di atas keteladanan, keilmuan, dan pengabdian sosial yang diwariskan lintas generasi.

Tindakan penganiayaan oleh pemegang otoritas bersenjata terhadap santri, dalam kerangka Bourdieu, bukan hanya pelanggaran hukum pidana, melainkan juga serangan terhadap modal simbolik pesantren. Jika tindakan semacam itu dibiarkan tanpa koreksi yang bermartabat, modal simbolik pesantren akan tergerus, yang pada gilirannya dapat meruntuhkan tatanan penghormatan sosial yang selama ini menjadi perekat harmoni di masyarakat akar rumput. Oleh karena itu, mobilisasi santri ke pusat pemerintahan daerah dapat dibaca sebagai upaya mempertahankan batas-batas kehormatan simbolik tersebut agar tidak diinjak-injak oleh logika kekuasaan yang koersif.

Monopoli Kekerasan dan Paradoks “Oknum”

Di kutub yang berseberangan, peristiwa ini kembali menghadapkan kita pada konsep fundamental negara modern dari Max Weber. Dalam esainya yang terkenal, Politics as a Vocation (1919), Weber mendefinisikan negara sebagai entitas manusia yang berhasil mengklaim monopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah (monopoly of the legitimate use of physical force) dalam suatu wilayah tertentu. Tentara dan kepolisian adalah representasi paling konkret dari monopoli tersebut.

Namun, legitimasi monopoli kekerasan itu bersifat bersyarat. Ia hanya sah sejauh digunakan untuk melindungi warga negara, menegakkan kedaulatan, dan dijalankan dalam koridor hukum yang ketat. Ketika seorang anggota militer menggunakan kekerasan fisik di luar tugas tempur atau operasi pertahanan negara—apalagi menyasar warga sipil seperti santri—legitimasi Weberian itu seketika runtuh. Kekerasan tersebut berubah menjadi tindakan brutal yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara itu sendiri.

Sayangnya, dalam diskursus birokrasi dan keamanan di Indonesia, setiap kali terjadi penyimpangan oleh aparat bersenjata, narasi yang hampir selalu muncul ke permukaan adalah narasi “oknum”. Secara sosiologis, pelabelan “oknum” sering kali berfungsi sebagai mekanisme pertahanan institusional (institutional defense mechanism) untuk memisahkan kesalahan individu dari tanggung jawab struktural atau kultural lembaga. Meskipun secara hukum pidana pertanggungjawaban memang melekat pada individu pelaku, penyederhanaan masalah sekadar sebagai ulah “oknum” berisiko menutupi persoalan yang lebih mendasar: masih adanya residu kultur kekuasaan yang merasa superior di hadapan warga sipil.

Dalam masyarakat yang masih berproses mengonsolidasikan demokrasi dan supremasi sipil pasca-Reformasi, gesekan di tingkat mikro seperti yang terjadi di Cimerak adalah ujian nyata bagi reformasi sektor keamanan. Reformasi militer tidak cukup hanya diukur dari penarikan dwifungsi di panggung politik nasional, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) terinternalisasi hingga ke prajurit di tingkat koramil atau pos-pos terdepan di pedesaan.

Mediasi Ruang Publik dan Tanggung Jawab Negara

Pilihan para pimpinan pesantren di Priangan Timur untuk membawa aspirasi mereka ke Pendopo Bupati Pangandaran—bukan dengan aksi balasan yang anarkis—menunjukkan bekerjanya rasionalitas komunikasi dalam ruang publik (public sphere), sebuah konsep yang dirumuskan oleh filsuf sosial Jürgen Habermas dalam The Structural Transformation of the Public Sphere (1962). Menurut Habermas, ruang publik adalah arena tempat warga negara berkumpul secara bebas untuk mendiskusikan persoalan bersama dan memengaruhi pengambilan keputusan politik melalui kekuatan argumen moral dan rasional, bukan melalui paksaan.

Pendopo bupati, dalam struktur sosial-politik lokal di Jawa, merupakan simbol titik temu antara kekuasaan formal pemerintahan dan aspirasi rakyat. Dengan mendatangi pendopo dan menyuarakan tuntutan agar proses hukum berjalan transparan, para santri dan kiai sedang menggunakan ruang publik demokratis untuk mengonversi kemarahan kolektif menjadi tekanan politik yang konstruktif. Mereka tidak mengambil jalan main hakim sendiri (eigenrichting), melainkan menagih janji negara hukum kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Bola panas kini berada di tangan institusi penegak hukum, khususnya peradilan militer dan komando kewilayahan terkait. Tuntutan agar kasus ini diusut secara profesional dan transparan bukanlah permintaan yang berlebihan; ia adalah prasyarat mutlak untuk memulihkan rasa aman yang disinggung oleh Pimpinan Ponpes Nurul Bayan. Dalam sosiologi hukum, kepercayaan publik terhadap institusi peradilan sangat bergantung pada keadilan prosedural (procedural justice). Masyarakat tidak hanya menilai hasil akhir dari sebuah vonis, tetapi juga mengamati apakah proses menuju vonis itu dilakukan secara terbuka, tidak memihak, dan bebas dari impunitas.

Jika proses hukum terhadap terduga pelaku berjalan tertutup atau berakhir dengan sanksi yang dinilai tidak sepadan dengan rasa keadilan korban, luka sosial di Pangandaran tidak akan pernah benar-benar sembuh. Sebaliknya, ketertutupan hanya akan memupuk sinisme bahwa hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, atau lunak ketika berhadapan dengan korps berseragam. Hal ini tentu merugikan institusi TNI sendiri yang selama ini memiliki kedekatan historis dan emosional dengan kalangan pesantren dan ulama.

Merawat Harmoni Melalui Keadilan

Peristiwa di Pangandaran pada Jum’at 13 November 2026 itu, memberikan pelajaran berharga bagi semua pemangku kepentingan di daerah maupun pusat. Pertama, bagi aparat keamanan dan pemerintahan daerah, kehadiran ratusan santri harus dibaca sebagai alarm dini bahwa sensitivitas sosial masyarakat terhadap kesewenang-wenangan sangatlah tinggi. Pendekatan keamanan yang mengedepankan arogansi kekuasaan sudah usang dan kontraproduktif di tengah masyarakat yang semakin melek hak-hak konstitusionalnya.

Kedua, bagi komunitas pesantren dan masyarakat sipil, keteladanan dalam menyalurkan solidaritas secara damai dan menyerahkan penyelesaian pada koridor hukum patut terus dirawat. Kekuatan moral pesantren justru terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara ketegasan membela kebenaran (amar ma’ruf nahi munkar) dan kepatuhan pada tatanan hukum yang sah.

Pada akhirnya, marwah sebuah institusi—baik itu pesantren yang bersandar pada otoritas moral maupun tentara yang bersandar pada mandat konstitusi—tidak dijaga dengan menutup-nutupi kesalahan atau memamerkan otot kekuasaan. Marwah keduanya hanya dapat tegak apabila keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Di Pendopo Pangandaran, para santri telah mengetuk pintu keadilan dengan cara yang bermartabat; kini negara wajib membukanya dengan transparansi dan ketegasan hukum yang paripurna.***

 

Referensi

• Bourdieu, Pierre. (1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

• Durkheim, Émile. (1893/1984). The Division of Labour in Society. (W. D. Halls, Trans.). New York: Free Press.

• Habermas, Jürgen. (1962/1989). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. (T. Burger, Trans.). Cambridge, MA: MIT Press.

• Harapan Rakyat. (2026, 13 November).Ratusan Santri Priangan Timur Geruduk Pendopo Pangandaran, Protes Dugaan Penganiayaan oleh Oknum TNI

• Weber, Max. (1919/1946). “Politics as a Vocation”. Dalam H. H. Gerth & C. Wright Mills (Eds.), From Max Weber: Essays in Sociology (hlm. 77–128). New York: Oxford University Press.

 

Ronall J Warsa

Ronall J Warsa. Berdomisili di Rapak Mahang, Kutai Kartanegara. Menulis berbagai cerpen,puisi, dan penggemar fotografi. Buku yang diterbitkan antara lain; Demokrasi dan Kemiskinan, Budaya Politik Demokratis, Obituari Andry Dewanto Ahmad : Catatan Keluarga, Sahabat & Kolega, Kariyau Hutan. Dapat dihubungi di Ig raja_warsa atau email: theothernald@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AvePress.com

Belajar dari Komentar