Ilmu Politik, Realitas Politik, Budaya Politik

Judul: Budaya Politik Demokratis
Penulis: Saiful Arif, Damanhuri, Ronald J. Warsa
Penerbit: Averroes Press
Seri: Buku Seri Demokrasi ke-6
Tahun: 2007
Tebal: 88
ISBN: 9793997117

”Setiap orang berbicara tentang cuaca, tetapi tak seorang pun bisa berbuat terhadapnya. Atau menurut ungkapan jenaka Mark Twain, setiap orang tahu politik tetapi tak seorang pun memahaminya” (Rodee, dkk, 2000).

Ungkapan di atas sebetulnya ingin menjelaskan betapa rumitnya apa yang ingin diketahui dari kajian yang bernama politik. Perbincangan tentang politik tidak tuntas hanya jika mengandalkan pendekatan dari kajian-kajian akademis dan teoritis. Pun demikian, membicarakan masalah politik terasa begitu hambar tanpa pengenalan yang mendalam akan realitasnya.

Ilmu Politik vs Realitas Politik

Walaupun demikian, kajian tentang politik tetap akan mendapatkan minat tersendiri dalam konteksnya sebagai ilmu yang sangat menarik dipelajari. Di lain pihak, mempelajari ilmu politik terasa akan mengawang di udara tanpa mengenali sejauh mana realitas politik telah berkembang dinamis sejalan dengan perjalanan kehidupan umat manusia.

Umur ’politik’ sendiri sudah setua umur manusia

Politik pada akhirnya merupakan acuan bersama kehidupan publik yang dibentuk dan dirumuskan melalui sejumlah tindakan-tindakan tertentu yang khas.

Kajian-kajian ilmu politik sebagaimana diakui para begawan ilmuwan politik amat luas dan kompleks. Ilmu politik, sebagaimana ranah keilmuan sosial lainnya, membicarakan masyarakat dalam hubungannya dengan kekuasaan, negara, undang-undang, sampai pada masalah-masalah lazim lainnya terkait dengan partisipasi terhadap kehidupan publik, budaya, perilaku sampai pada konflik dan lain-lain.

Politik, yang diketahui berasal dari bahasa Yunani, diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles (384-322 SM) dan menjadi masyhur dengan ungkapannya sendiri, yakni manusia pada dasarnya adalah binatang politik (zoon politicon). Dengan menyatakan demikian, Aristoteles ingin menggambarkan bahwa hakikat kehidupan bermasyarakat sebenarnya tak luput dari interaksi satu sama lain yang berada dalam kerangka politik. Sebagai binatang politik, ia ingin menegaskan kecenderungan alami manusia yang tak dapat dihindarkan dari dunia politik.

Realitas Budaya Politik

Budaya politik menurut Almond dan Verba (1990) merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Budaya politik tidak lain merupakan orientasi psikologis terhadap obyek sosial.

Dalam hal ini adalah sistem politik. Warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan, perilaku tokoh-tokoh politik, keputusan atau kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik, serta bagaimana seharusnya ia berperan dalam sistem politik. Dari sinilah akan dapat dilihat pola orientasi dari tiap warga negara terhadap sistem politik sebagai dasar dalam penentuan klasifikasi tipe kebudayaan politik.

Orientasi warga negara tersebut meliputi aspek kognitif, afektif, dan evaluatif yang ditujukan kepada sistem politik secara umum, aspek-aspek input dan output, serta kepada sejumlah pribadi sebagai aktor politik.

Orientasi kognitif warga negara menunjuk kepada pengetahuan dan kepercayaan atas politik, peranan, dan segala kewajibannya serta input dan output-nya. Orientasi afektif menunjuk kepada perasaan terhadap sistem politik; peranan, para aktor, dan penampilan. Orientasi evaluatif menunjuk kepada keputusan dan pendapat warga negara tentang obyek-obyek politik berdasarkan apa yang ia ketahui dan ia rasakan terhadap sistem politik maupun perilaku aktor-aktor politiknya.

Dengan mempelajari budaya politik ada dua hal yang bisa diketahui dan mungkin bisa dilakukan.

1. Sikap warga negara terhadap sistem politik jelas akan mempengaruhi macam-macam tuntutan yang akan diminta, cara tuntutan-tuntutan itu diutarakan, respon dari golongan elit, cadangan dukungan yang baik terhadap rezim dan sebagainya.
2. Dengan mengerti akan sifat dan hubungan antara kebudayaan politik dan sistem pelaksanaannya, kita akan lebih dapat menghargai cara-cara yang mungkin membawa perubahan-perubahan politik yang pesat. Hal ini terutama relevan dengan kebanyakan ahli ilmu politik yang berkecimpung dalam melokalisir persyaratan-persyaratan pemerintah yang stabil demokratis (Kavanagh, 1982).

Kebudayaan politik dalam kedudukannya sebagai sub-kultur kebudayaan tidak lepas dari pengaruh kebudayaan secara umum yang berlaku di masyarakat. Budaya politik dan budaya pada umumnya bisa dibedakan dari indikator-indikator yang diberlakukan.

Menurut Pye dan Finer dalam Kavanagh (1982), indikator-indikator kebudayaan politik suatu bangsa mencakup faktor-faktor seperti, wawasan politik, bagaimana hubungan antara tujuan dan cara standar untuk penilaian aksi-aksi politik serta nilai-nilai yang menonjol bagi aksi-aksi politik serta kultur politik yang nampak terpusat terhadap legitimasi peraturan-peraturan dan lembaga politik serta prosedur pemberlakuannya.