Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia

Judul: Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, Format Masa Depan Otonomi menuju Kemandirian Daerah
Penulis: Koirudin
Pengantar: Dr. Pratikno
Penerbit: Averroes Press
Tahun: 2005
Tebal: 194
ISBN: 979971169X

Desentralisasi menjadi wacana favorit bagi penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini di seluruh dunia. Desentralisasi yang merupakan antitesis dari ajaran sentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan mendapat perhatian yang sangat luas dan luar biasa di kalangan para akademisi maupun praktisi pemerintahan.

Dinamika Teoritik Wacana Desentralisasi

Sebagai sebuah konsep penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi menjadi panduan utama akibat ketidakmungkinan sebuah negara yang wilayahnya luas dan penduduknya banyak untuk mengelola manajemen pemerintah secara sentralistik. Desentralisasi juga diminati karena di dalamnya terkandung semangat demokrasi untuk mendekatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan sebuah pembangunan.

Pada perkembangannya lebih jauh, desentralisasi lalu menjadi semangat utama bagi negara-negara yang menyepakati demokrasi sebagai landasan gerak utamanya. Di kalangan ilmuwan, berbagai derivasi dari konsep desentralisasi terus bermunculan secara dinamis. Keseiringan-jalan antara desentralisasi dan demokratisasi inilah yang membuat sebuah pemerintahan di masa kini tidak bisa lagi memerintah secara otokratik, totaliter dan terutama sentralistis. Ada kesadaran baru di kalangan penyelenggara pemerintahan bahwa masyarakat merupakan pilar utama dan penting yang harus dilibatkan dalam berbagai proyek pembangunan bangsanya.

Itulah mengapa Bowman dan Hampton (1983) menyatakan bahwa tidak ada satupun pemerintah dari suatu negara dengan wilayah yang sangat luas dapat menentukan kebijakan secara efektif ataupun dapat melaksanakan kebijakan dan program-programnya secara efisien melalui sistem sentralisasi. Dengan demikian, urgensi pelimpahan kebutuhan atau penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat, baik dalam konteks politis maupun secara administratif, kepada organisasi atau unit di luar pemerintah pusat menjadi hal yang sangat penting untuk menggerakkan dinamika sebuah pemerintahan.

Energi Terbesar Pasca Reformasi

Dr. Pratikno, MA yang memberi kata pengantar buku ini menyatakan salah satu sumber energi terbesar yang menggerakkan reformasi politik pasca 1998 adalah desentralisasi. Tatkala pemerintahan Orde Baru dianggap menjalankan amanatnya untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat di seluruh pelosok nusantara, maka rakyat menuntut desentralisasi.

Pemerintah pusat dan Jakarta dirasakan terlalu berkuasa dan dianggap sebagai sumber masalah bagi Indonesia. Oleh karena itu, sumberdaya politik, pemerintahan dan ekonomi harus didesentralisasikan ke pemerintah daerah dan masyarakat daerah yang jauh dari Jakarta yang selama ini tidak berdaya.

Diletakkan dalam format reformasi politik secara keseluruhan, kebijakan desentralisasi tersebut harus dibaca dalam konteks upaya demokratisasi yang menuntut ruang partisipasi politik yang luas. Akumulasi kekecewaan terhadap sistem politik monolitik yang dibangun Presiden Soeharto kemudian terledakkan dalam bentuk tuntutan terhadap liberalisasi politik yang menuntut kebebasan berorganisasi, berpartai-politik, berpendapat, dan beroposisi. Selain itu, tuntutan untuk melakukan pemilu yang jujur dan adil dan untuk membangun pemerintahan yang representatif sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan.