Kesetaraan Gender dalam Demokrasi

Judul: Gender dan Demokrasi
Penulis: Happy Budi Febriasih, Childa Maulina, M Miftah Wahyudi, Siti Nurhidayati, Zulvina Narida Anom
Pengantar: Dr Umi Sumbulah, M.Ag
Penerbit: Averroes Press
Seri: Buku Seri Demokrasi ke-8
Tahun: 2008
Tebal: 113
ISBN: 9793997133

Demokrasi selalu menjadi perbincangan yang menarik dalam berbagai aspek. Di Indonesia sejak menetapkan diri menjadi negara merdeka, demokrasi menjadi pilihan yang dinilai tepat ketimbang sistem yang lain. Demokrasi yang diimpikan sebagai sistem dari, oleh, dan untuk rakyat.

Semangat demokrasi yang penting seperti representasi, kesetaraan, persamaan, menghargai perbedaan dan pendapat telah termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan Amandemen UUD 1945 yang mengatur hak dan kewajiban negara dan warga negara.

Meski demikian dalam perkembangannya demokrasi tidak pernah berjalan mulus. Demokrasi yang diterapkan selama ini masih sering melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan. Berbagai permasalahan yang ditimbulkan tidak bersifat sederhana, melainkan kompleks dan multidimensional.

Permasalahan berkaitan dengan gender dan demokrasi di Indonesia sejauh ini berkisar pada tidak adanya jaminan atas hak-hak sebagai warga negara yang setara dan universal dan juga masyarakat yang plural berkaitan dengan etnisitas, agama, ras, gender, kelas, status sosial, dan lainnya. Di samping itu terjadi pula ketiadaan pengakuan apalagi perlindungan status kelompok-kelompok minoritas atau marjinal.

Penerapan demokrasi sering mengarah pada praktik-praktik neoliberalisme dan kapitalisme yang memenangkan siapa yang terkuat di antara mereka yang lemah. Demokrasi yang menjamin keterwakilan dan suara terbanyak, dalam praktiknya justru masih sering membiarkan praktik monopoli terutama yang berhubungan dengan hak asasi.

Kasus-kasus yang kerapkali didengar berkaitan dengan tidak adanya jaminan-jaminan tersebut sangat kompleks. Terutama perempuan, meskipun secara kuantitatif menampakkan jumlah yang besar namun dalam konteks kualitas, penjaminan itu dirasa kurang maksimal. Dengan demikian perempuan dan juga anak menjadi bagian dari kaum minoritas akibat minimnya jaminan yang akan diterima.