Bisakah Demokrasi Memberikan Kesejahteraan Masyarakat?

Judul: Demokrasi dan Kemiskinan
Penulis: Daman Huri, Moh Miftahusyaian, Ronald J Warsa, Yudha Aminta
Penerbit: Averroes Press
Seri: Buku Seri Demokrasi ke-9
Tahun: 2008
Tebal: 142
ISBN: 979399715X

Pertanyaan yang sering diajukan orang dalam kaitannya dengan alasan memilih demokrasi sebagai sistem politik kontemporer adalah: “Seberapa signifikan demokrasi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat?”

Gelombang demokratisasi yang melanda dunia pada abad ke-20 telah membawa banyak perubahan penting dalam konstalasi politik dunia. ‘New bright world era‘ sudah datang, begitu pendapat para ahli dalam mencandra kondisi politik internasional akibat berkembangnya demokrasi.

Di Indonesia, pentingnya demokrasi dalam sistem politik semakin dirasakan manfaatnya oleh warga negara Indonesia.Keterlibatan warga negara yang semakin meluas dalam semua lini pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan yang kian terbuka, partisipatif dan akuntabel, transparansi dalam penyelenggaraan urusan-urusan publik dan semacamnya adalah hal-hal penting yang kini bukan barang mewah lagi.

Persoalannya, ternyata diketahui bahwa ‘new bright world era‘ tidak berlaku dalam wilayah kesejahteraan masyarakat dunia. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi, tidak meratanya akses dan manfaat pembangunan ekonomi, kemiskinan, kekurangan pangan, dan pengangguran adalah fakta sehari-hari di kehidupan masyarakat dunia.

Transisi Demokrasi

Demikian pula halnya di Indonesia. Sejak lepas dari kekuasaan rezim Orde Baru dan menjalani fase “demokrasi transisional”, belum nampak tanda-tanda membaiknya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya perekonomian nasional setelah ambruk didera krisis moneter satu dasawarsa silam.

Bahkan, berbagai fakta menunjukkan semakin merosotnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Bertambahnya jumlah masyarakat miskin, kasus-kasus kematian akibat kelaparan dan gizi buruk, pengangguran, serta semakin mahalnya harga barang kebutuhan sehari-hari adalah potret kehidupan masyarakat Indonesia di era demokrasi.

Fakta inilah yang menjadi pekerjaan besar bagi setiap pegiat demokrasi. Sebab, melihat bahwa demokrasi memiliki prinsip-prinsip dasar yang mengutamakan harkat kemanusiaan dan terjaminnya kehidupan sosial yang lebih baik, seharusnya demokrasi mampu implementatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menjadikan demokrasi mampu bekerja tidak hanya di ranah politik melainkan juga di lingkup kesejahteraan ekonomi adalah ujian bagi keyakinan bahwa demokrasi adalah cara yang saat ini paling baik untuk membangun kemakmuran secara bermartabat.

Demokrasi dan Kemiskinan

Perhatian negara terhadap kelompok masyarakat marjinal secara sosial mencerminkan keinginan bangsa tersebut mencapai kemajuan. Suatu bangsa dapat dianggap maju jika berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Bukan berarti negara yang maju terlepas dari masalah-masalah kemiskinan, namun yang patut diperhatikan adalah bagaimana perhatian negara terhadap kesejahteraan rakyatnya. Dalam hal ini, kemiskinan menjadi musuh bagi setiap negara.

Definisi tentang kemiskinan memang sangat beragam. Kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Beberapa pengertian lainnya memasukkan unsur sosial dan moral sebagai variabelnya. Secara struktural, kemiskinan dapat dimaknai sebagai kondisi yang tercipta akibat ketimpangan kepemilikan modal dan alat produksi.

Kemiskinan di sini diartikan sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat atas sistem pemerintahan yang menyebabkan masyarakat berada pada posisi yang tereksploitasi. Hal ini menggambarkan bahwa kemiskinan adalah sebagai suatu kondisi dari pola hidup, budaya dan pola-pola interaksinya bukanlah sesuatu yang terberi, namun tercipta karena adanya peran struktur yang menindas. Seseorang menjadi miskin bukan karena malas, bodoh dan atau tidak punya etos kerja yang tinggi, tetapi lebih karena terdapat struktur sosial yang timpang. Perspektif ini lebih dikenal sebagai kemiskinan struktural.

Kemiskinan bukan semata-mata fenomena sosial, tetapi lebih merupakan fenomena struktural. Pemerintah yang masih berkutat pada perspektif yang melihat kemiskinan sebagai fenomena sosial sebetulnya berupaya berkelit dari tugasnya sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap problem kemiskinan. Argumen yang selalu diulang-ulang adalah bahwa kemiskinan terlalu kompleks untuk diselesaikan dalam waktu singkat dan bahwa kemiskinan adalah masalah bersama.

Tak bisa disangkal, para ekonom Keynesian masih mendasarkan proposisi yang mendasari konsepsi kemajuan dalam tradisi ekonomi klasik bahwa kemajuan adalah sebuah proses linier. Gagasan pembangunan didasarkan pada proposisi itu. Pembangunan itu dipahami sebagai proses linier yang bakal mewujudkan apa yang pernah disebut oleh Adam Smith sebagai “kekayaan” bagi masyarakat yang terbelakang dan primitif. Agar bisa menjadi negara industri, negara-negara non industri harus menempuh jalan yang sama persis dengan yang dahulu dilalui negara-negara industri barat.

Saatnya para ekonom Indonesia mencari solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Dengan segenap kelemahan dan kelebihannya, ekonom Indonesia bisa saja mempelajari, misalnya, pada Amartya Sen tentang bagaimana pembangunan ekonomi dan demokrasi direformulasi untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan.