Gus Dur, Militer dan Politik

Judul: Gus Dur, Militer dan Politik
Penulis: A. Malik Haramain
Pengantar: Moh. Mahfud M.D
Penerbit: LKiS Yogyakarta
Tahun: 2004
Tebal: 394
ISBN: 9793381531

Persoalan hubungan sipil-militer selama masa reformasi yang paling penting dan patut untuk dijadikan kajian maupun bahan penelitian adalah di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid yang berlangsung tidak lebih dari 20 bulan, dari bulan Nopember 1999 hingga Juli 2001.

Bukan saja karena terdapatnya sejumlah kebijakan penting yang dihasilkan dalam rangka penegakan supremasi sipil, keberhasilan militer Indonesia melakukan konsolidasi internal, ataupun hubungan sipil (Presiden Abdurrahman Wahid) dengan militer yang dipenuhi dengan “ketegangan”.

Lebih dari itu, militer Indonesia memiliki peranan yang cukup signifikan bagi naik dan turunnya Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan RI keempat.

Militer di Era Gus Dur

Studi ini mengambil fokus pada format hubungan sipil-militer di era Abdurrahman Wahid, khususnya hubungan antara Presiden dengan TNI. Beberapa alasan yang menjadi dasar pemikirannya adalah, pertama, bahwa Abdurrahman Wahid telah mengeluarkan sejumlah kebijakan penting berkaitan dengan posisi dan peran TNI-Polri dalam format kehidupan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia selama ia menjabat sebagai Presiden RI ke-4 hasil Pemilu 1999.

Sejumlah kebijakan penting itu diantaranya, penggantian jabatan Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) menjadi Kementerian Pertahanan, penempatan orang sipil sebagai Menhan, realisasi pemisahan Polri dari TNI, penghapusan Bakorstanas dan Litsus, dicopotnya Jenderal TNI Wiranto dari jabatannya sebagai Menkopolkam, beberapa mutasi di tubuh militer; misalnya penempatan Laksamana Widodo AS (AL) sebagai Pangab TNI, pergantian posisi Pangkostrad dan beberapa perwira tinggi lainnya yang dinilai sebagai upaya “dewirantoisasi”, dihapusnya posisi Wakil Pangab, serta kebijakan yang belum terealisasi, yakni keinginan mengganti jabatan Panglima TNI dengan Kepala Staf Gabungan dan meletakkan TNI dibawah Menhan.

Kedua, militer (TNI) ternyata melakukan respon balik bahkan ‘perlawanan’ atas beberapa kebijakan Abdurrahaman Wahid di atas, terutama yang berkaitan dengan sejumlah mutasi para perwira, yang dibuktikan dengan penolakan mereka atas Maklumat Presiden (Dekrit) dan dukungan mereka atas SI MPR 2001.

Studi tentang hubungan sipil-militer di Indonesia pasca Orde Baru, khususnya di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, intelektual dan lembaga-lembaga penting, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, dari seluruh kajian dan penelitian tersebut, buku ini menjadi salah satu penelitian yang cukup komprehensif dan mendalam serta berdasarkan sumber langsung dari para pelaku sejarah itu sendiri.

Menurut buku ini hingga kini kalangan sipil Indonesia masih belum mampu menciptakan institusi politik sipil yang kuat sebagai jaminan keberlangsungan transisi demokrasi menuju terciptanya pemerintahan demokratis sepenuhnya. Bahkan, sipil justru terpecah-pecah (terfragmentasi) dalam beberapa kelompok yang lebih “tergoda” pemenuhan kepentingan politik jangka pendek dan kelompoknya, sehingga hal ini dikhawatirkan akan mengancam reformasi yang telah menelan biaya sosial, politik, ekonomi, budaya serta moral yang tak ternilai.

Karena itulah buku ini menjadi salah satu pengingat kepada seluruh institusi (kekuatan) sipil Indonesia agar mereka segera mengakhiri fragmentasi ini, dan segera bersatu untuk menyelamatkan reformasi dari segala bentuk ancaman dan hambatan yang akan melumpuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.