Revolusi Industri abad ke-17 telah memacu kerja manusia untuk mengejar kepemilikan atas modal secara cepat. Perubahan cara kerja ini disebabkan salah satunya oleh penemuan mesin uap yang ketersediaannya telah mengganti tenaga binatang dan manusia di wilayah industri. Revolusi yang awalnya terpusat di wilayah inggris, kemudian menyebar ke seluruh dunia merubah ilmu pengetahuan, kondisi ekonomi, realitas sosial politik, demografi, hingga teknologi. Penemuan mesin uap juga telah menyebabkan pesatnya perubahan akumulasi modal dan memberi jarak antara majikan dengan buruh.

Menebarnya revolusi industri ke seluruh dunia menyebabkan kapitalisme juga semakin masif. Masyarakat telah memulai aktivitas seperti menabung dan berinvestasi yang sebelumnya tak pernah dilakukan. Perubahan kepemilikan tanah dan barang menjadi nilai mata uang juga menjadi salah satu ciri dampak revolusi industri yang telah menyebar. Di tataran pemerintah dan negara, revolusi industri disambut dengan kepengaturan untuk menjalankan eksistensi kuasa raja atau negara kepada wilayah dan penduduknya. Eksistensi diwujudkan dalam beragam aneka, beberapa negara memberikan kebijakan tentang pertumbuhan ekonomi agar penduduk dapat sejahtera mendiam di wilayahnya. Munculnya cara baru dalam kekuasaan negara yang lebih formal dan terpusat ini merupakan perubahan signifikan yang terjadi dalam sejarah dunia politik dan pemerintahan.

revolusi industri

Kuasa negara pasca revolusi industri yang berubah menjadi lebih formalistik menjadi manifestasi dari kemunculan pengetahuan baru tentang ilmu administrasi, politik, dan pemerintahan. Negara-atau kemudian dikenal pemerintah-dijalankan oleh raja, ratu, atau penguasa terpilih selaku wakil rakyat yang membutuhkan masyarakat sebagai subyek dari titik ideal kuasa mereka. Untuk mencukupi hal tersebut, aspek kebutuhan sumber daya alam dan kenampakan geografis wilayah kuasa menjadi penting sebagai penunjang kelangsungan hidup negara formal era pasca revolusi industri.

Pencapaian kecukupan kesejahteraan negara dalam tinjauannya kemudian masuk dalam makna penyebutan pembangunan negara. Saat ini pada abad ke-21, empat abad pasca revolusi industri, istilah pembangunan negara semakin masif direproduksi baik secara konseptual dan aktualisasinya, salah satunya di Indonesia. Di negara yang melimpah sumber daya alamnya ini istilah dan pelaksanaan pembangunan secara signifikan digaungkan oleh pemerintah pada rezim Soeharto. Meskipun bukan berarti di luar rezim tersebut pembangunan tak gencar digalakkan.

Negara membangun melekatkan kata kerja pada posisi negara. Diantara proses kerja yang telah dilaksanakan demi pembangunan dalam faktanya penuh dengan kekerasan, korupsi, dan penindasan. Oleh sebab itu, pembicaraan mengenai pembangunan negara hingga hari ini masih menjadi ulasan penting dalam berbagai media masa dengan tujuan untuk membongkar keburukan yang ada didalamnya.

Secara garis besar, revolusi industri, negara, dan pembangunan tidak dapat dipisahkan begitu saja. Tulisan ini setidaknya menjadi satu gambaran pembahasan yang mengulas problematika dari derasnya pembangunan negara.

Arah Pembangunan

Pembangunan negara dalam beragam sektor membutuhkan sumber daya alam sebagai basis pemenuhan kebutuhan industri. Dampaknya sejak revolusi industri dan fase pembangunan semakin gencar sumber daya alam semakin diperebutkan oleh berbagai negara yang giat membangun. Salah satu bukti kuat yang tak dapat dielakkan adalah adanya kolonialisme, dimana negara-negara eropa dengan sumber daya alam menipis berinvansi ke wilayah dengan sumber daya alam melimpah.

Meski pada akhirnya kolonialisme secara global telah berhenti sejak berakhirnya perang dunia II dan perang dingin, namun nyatanya penjajahan terhadap sumber daya alam negara seperti Indonesia tetap dilakukan oleh negara bagian pertama. Ilustrasi ini memberikan gambaran awal bagaimana sesungguhnya perebutan sumber daya alam antar negara telah memunculkan satu konflik yang kompleks.

Negara bagian pertama dijelaskan oleh para ahli adalah negara yang giat membangun dengan menempati jajaran atas dunia. Berada diatas karena tidak lain berkat kemenangan mereka pada perang dunia II. Kemenangan tersebut diikuti dengan keberhasilan mereka melakukan pembangunan dalam berbagai sektor di negaranya. Sementara itu, beberapa negara yang kalah dalam perang dunia dan hanya menjadi negara yang terjajah, seperti Indonesia, menempati posisi negara bagian ketiga dalam jajaran pembangunan pada konteks global. Posisi ketiga praktis disebutkan oleh para pengamat hanya bergantung dengan dunia pertama melalui subtitusi beberapa bidang.

Secara sederhana sistem ketergantungan ini dapat dicontohkan dengan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika, Indonesia membutuhkan keamanan, ekonomi, dan teknologi dari Amerika, sedangkan Amerika membutuhkan sumber daya alam mentah dari Indonesia untuk mencukupi kebutuhan sektor industri mereka. Ketergantungan antar negara memberikan efek dominasi negara bagian pertama kepada dunia ketiga walau para ahli menyatakan hubungan ini akan menjadi setara pada waktu tertentu.

Iklim pembangunan secara global yang diwarnai dengan dominasi ekonomi dari negara dunia pertama juga merambah pada konflik dalam skala regional. Konflik berupa kekerasan, korupsi, kriminalitas, dan penindasan sering terdengar dan cukup meresahkan. Di Indonesia pembangunan di era Soeharto yang mengedepankan pembangunan sarana infrastruktur dan ekonomi terbukti telah banyak memakan korban kekerasan dan penindasan.

Kehadiran Soeharto sebagai sosok yang diceritakan sebagai bapak pembangunan secara nyata telah menampakkan kekuasaan yang kejam demi melangsungkan kebijakan negara. Kekejaman negara ditunjukkan dengan jumlah kekerasan yang dilakukan terhadap para aktivis sebagai pihak yang kritis terhadap status quo. Akibatnya, masa orde baru telah dicap sebagai era hitam kegagalan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan wewenangnya.

Kegagalan dan otoritarianisme era orde baru telah menjadi purna dalam era pasca reformasi 1998. Gelombang masa yang menghendaki demokrasi atas dasar Pancasila kembali menggaung dengan menawarkan kebebasan dan hak asasi manusia. Kehendak tersebut kemudian menjadi kesepahaman dan secara formal demokratisasi digalakkan dari pusat hingga daerah dan di berbagai macam institusi.

Pada masa sekarang ini pembangunan negara termanifestasikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menegah, baik secara nasional dan daerah. Dalam dokumen tersebut, beberapa rancangan untuk menggagas program kebijakan pemerintah dituliskan dengan diukur oleh beragam capaian target secara kuantitatif. Salah satu contoh yang menarik untuk diulas adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi per tahun.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pemerintah menggalakkan sektor bidang yang berpotensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Ilustrasinya, Presiden Joko Widodo mematok pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 5,5 persen, angka pertumbuhan ekonomi ini ditingkatkan guna menyejahterakan kehidupan masyarakat dalam sektor ekonomi, untuk mencapai angka tersebut pemerintah menggenjot sektor pertanian, industri pengelohan, investasi sektor swasta, dan pembangunan infrastruktur (cnnindonesia.com 14/08/2015).

Dari ilustrasi tersebut kita dapat sedikit gambaran mengenai logika dari pembangunan negara dalam sektor ekonomi yang terhubung dalam sektor lainnya. Jadi, dalam setiap pencapaian satu target, maka satu sektor harus memiliki ketehubungan dengan yang lain. Problemnya narasi pembangunan ini biasanya hanya dicapai dalam bentuk angka dan menutup sebelah mata pada kemungkinan pencapaian yang berbentuk naratif atau lebih mendalam.

Misalnya, untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat pemerintah salah satunya hanya mengukur dalam indikator pendapatan perkapita saja. Hal ini tentu menjadi masalah, yakni pencapaian arah pembangunan yang hanya terbatas pada angka kuantitatif, dan konsep penghitungan yang jarang memperhatikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan.

Hasilnya akibat ketidakmatangan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan, nyaris hingga saat ini penduduk miskin di Indonesia tetap berkembang dan angka kesenjangan juga tetap melebar. Masalah ini agaknya telah ditangkap pemerintah rezim Joko Widodo. Ini dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur nasional yang digencarkan sejak kepemimpinannya. Sayang, hingga kini jauh panggang dari api. Justru pembangunan infrastruktur dan pencapaian pembangunan nasional masih kerapkali diwarnai konflik antara negara dan pemerintah.

Persoalan arah pembangunan nasional juga mengakar pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang hanya bekerja berdasarkan dalam pencapaian RPJPD dan RPJMD membuat arah pembangunan daerah dan nasional seringkali tidak harmonis. Tentu hal ini menjadi persoalan serius tersendiri dalam pembangunan sebuah negara ketika hendak mencapai sebuah target.

Penuh Konflik

Arah pembangunan nasional pada tahun ini sebenarnya dapat dengan mudah dibaca dalam Nawacita Presiden Jokowi. Dalam Nawacita, kita dapat melihat bagaimana pencapaian pembangunan Jokowi yang mengarah pada kemandirian ekonomi nasional dengan ditunjang oleh sektor strategis regional. Sayangnya kita secara seksama tidak pernah melihat adanya pertumbuhan ekonomi regional berbasis kemasyarakatan yang tumbuh cepat. Indikator pertumbuhan ekonomi selama ini hanya berbasis pada investasi-investasi modal yang banyak diperoleh dari investor asing. Karena itu, kita dapat melihat izin pertambangan, investasi, dan pendirian perusahaan asing yang dipermudah.

Dibalik pencapaian itu semua, masyarakat kelas menengah kebawah di daerah hidup dengan penderitaan dan sulit melepaskan diri dari himpitan ekonomi. Arah pembangunan nasional dan regional yang tak mampu menyentuh mereka mengakibatkan mereka hidup tanpa adanya bantuan dari negara. Praktis selama ini mereka hanya diperhatikan dalam bentuk pemberian layanan gratis tanpa ada upaya pembebasan status kelas mereka dari negara.

Selain itu, pencapaian pembangunan yang menuntut ketersediaan sarana dan parasarana dalam segi kuantitas semakin banyak, juga mengakibatkan konflik yang tidak berkesudahan. Misalnya, dalam pembebasan lahan jalur lintas selatan yang penuh dengan konflik antara pemerintah dengan warga. Persoalan izin sarana pertambangan dan pengelolaan lingkungan dari pihak swasta yang semena-mena telah menyebabkan kerusakan lingkungan secara biologis dan sosial. Ditambah lagi beberapa kebijakan yang searah dengan capaian pembangunan daerah menjadi masalah tersendiri.

Dampak dari ketidakjelasan dan keburukan negara dalam melaksanakan pembangunan memberikan efek baik langsung dan tidak langsung bagi masyarakat. Efek langsung merupakan dampak yang dirasakan dari satu kebijakan yang jelas mengarah tidak kepada masyarakat, misalnya kebijakan pembangunan jalan tol yang memaksakan masyarakat membebaskan lahannya. Dampak tidak langsung biasanya akan dirasakan pada waktu yang akan datang, misalnya kebijakan pembukaan izin tambang yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Lemahnya arah pembangunan secara konseptual ini juga secara kritis diikuti dengan sumber daya manusia birokrasi yang rendah. Hal ini dibuktikan dengan angka korupsi yang terus melambung tinggi tanpa adanya penegakan hukum yang tegas. Diperparah lagi kualitas aparatur yang tidak merata menyebabkan arah pembangunan nasional terimplementasikan dengan setengah-setengah. Rendahnya kualitas ini dibuktikan dengan minimnya inovasi dan reformasi dalam sektor pemerintahan baik di tingkat regional dan nasional.

Lantas jika persoalan dalam pembangunan negara ini begitu banyak dan komples bagaiamana mengatasinya? Barangkali pertanyaan ini akan terus menjadi refleksi dalam pikiran pemerintah dan masyarakat untuk menentukan wajah Indonesia kedepannya. Menerapkan arah pembangunan berbasis lokalitas dengan mengembangkan masyarakat sebagai subyek pembangunan dan kepedulian terhadap lingkungan adalah salah satu harapan yang patut untuk dijunjung tinggi secara seksama. Karena sesungguhnya sejak revolusi industri kita telah melupakan inti setiap pembangunan negara yang idealnya adalah demi meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Gambar:

  1. http://4.bp.blogspot.com/-rjaZuH5D8Ho/U9Zjx26cExI/AAAAAAAALW8/IDj1Ucr8soE/s1600/The+First+Stage+of+Industrial+Revolution+%281767-1830%29.jpg
  2. http://3.bp.blogspot.com/-NLVhLXT5gI0/UT4RAsAQ3QI/AAAAAAAAAFQ/tNcvpf9omTA/s1600/revolusi+industri.jpg