Multikultur Warga Negara Majemuk

Rabu, 24 November 2010 penulis berkesempatan hadir dalam diskusi menarik tentang citizenship, multikulturalisme, kesetaraan dan ide majemuk masyarakat Indonesia. Dalam diskusi tersebut hadir sebagai narasumber Dr. Aris Arif Mundayat, dari Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM. Beliau banyak memaparkan tentang konsep masyarakat majemuk dalam negara dan juga bagaimana multikulturalisme itu terjadi di Indonesia. Dari hasil pemaparan banyak direspon peserta diskusi tentang apa itu konsep kewarganegaraan dan multikulturalisme. Berikut penulis memberi konklusi singkat dari hasil diskusi ketika itu.

Kewarganegaraan kita di Indonesia terformalisasi melalui sistem KTP (kartu Tanda Penduduk). Proses pembuatan KTP ini adalah mekanisme birokrasi kependudukan di Indonesia. KTP menjadi “starting point” seorang warga negara Indonesia untuk bisa mengakses hak-haknya nya dalam berkependudukan. Formalisasi seperti ini membuat sebagai ada sebagian warga negara yang diperlakukan sebagai liyan (warga lain) disebabkan beberapa kondisi sosial kultur yang menghambat terpenuhinya persyaratan formalisasi kewarganegaraan.

Banyak ditemukan fenomena warga negara tanpa kewarganegaraan. Misalnya di perbatasan asia tenggara, afrika yang secara historis mereka terdiri dari suku-suku. Lalu dengan hadirnya negara membuat suku tersebut terbelah dan mengalami dikotomisasi warga negara, meraka diharuskan memilih negara mana untuk mensyahkan dirinya berstatus warga negara. Meraka kadang apatis dan selanjutnya tidak memilih dan terkadang pilihan itu memaksa mereka tidak bisa memilih karena isu suku ataupun ras/etnis.Saat ini terus didengungkan konsep inclusive citizenship, yaitu dimana semua manusia berhak menjadi warga negara.

Pasca colonial, isu warga negara menjadi problematik karena batas negara ditentukan oleh kolonial. Indonesia misalnya dengan status negara jajahan Belanda, memanfaatkan etnis dominan untuk membentuk status warga negara. Etnis dominan yang dipilih kolonial pada saat itu adalah etnis jawa. maka tidak heran orang Jawa banyak terdidik dan menduduki jabatan birokrasi.Lahirlah proses Jawanisasi yang semakin memetakan Indonesia dalam suku-suku tertentu dengan berbagai stereotipnya.

Sebenarnya negara kita dihadapkan pada populis yang majemuk. Kemajemukan ini bukan dianggap sebagai musibah tetapi anugerah yang harus dielaborasikan untuk bisa membawa negara pada welfare state. Sudah diketahui sejak lama bahwa negara kita terdiri berbagai suku, bangsa dan budaya. Keanekaragaman ini mendikotomikan populis menjadi masyarakat yang terfragmentasi. Saat ini posisi Indonesia berada pada tahap fragmanted pluralism. Fragmentasi ini terlihat pada berbagai ritual budaya dan keagamaan yang membuat populis berbeda satu dengan yang lainnya. Fragmented pluralism adalah bentuk dari populis majemuk yang saling mengkotak-kotakkan diri dan menjalankan komunikasi ke dalam sesama anggota kelompok.

Pada perkembangannya fragmented pluralism ini akan menjadi interactive pluralism ketika pengaruh multikultur semakin kuat. Mereka terbuka dan komunikasi yang dijalankan adalah ke luar anggota kelompok. Berkaitan dengan isu kewarganegaraan, fragmented pluralism ini adalah sebuh tahap kelompok masyarakat untuk menjadi interactive pluralism dimana kewarganegaraan sekarang berkaitan dengan era globalisasi yang mengubah statusnya menjadi warga dunia (world citizen). Masyarakat menjadi semakin pluralis tidak hanya menjadi warganegara tempat dia lahir. Namun sebagai anggota dunia yang bisa mengakses dan menjalankan hak serta kewajiban sebagai warga dunia.

Kasus Indonesia menepatkan warga negara sebatas fragmented pluralism dimana antarsuku masih kental dengan hubungan yang masih lekat satu sama lain. Sedangkan tahap interactive multiculturalism belum terbentuk. Terlebih lagi dalam mengahadapi warga dunia, Indonesia masih terus berproses karena harus menciptakan konsep warga negara majemuk yang sesuai dengan kultur dan local wisdomnya.