Matahari yang Enggan Terbenam: Jokowi, Blusukan, dan Politik Pasca-Kekuasaan

Dalam sepekan terakhir, selain dinamika Munas Kombes NU, salah satu berita politik yang menarik perhatian saya adalah tekait dengan rencana mantan presiden Republik Indonesia, Jokowi, untuk keliling Indonesia. Rencana ini akan dimulai pada akhir pekan ini tepatnya 26 Juni 2026 dan dimulai di Lampung. Sebenarnya rencana Jokowi ini sudah dispill ke publik sejak akhir Mei yang lalu. Bahwa di bulan Juni Jokowi akan turun kembali keliling Indonesia. Dan wacana itu akan baru dilakukan di akhir Juni ini.

Sebenarnya hal yang biasa. Seorang mantan presiden akan melakukan perjalanan ke daerah, bertemu warga, menghadiri berbagai kegiatan masyarakat, lalu kembali pulang. Tidak ada keputusan negara yang akan diambil. Tidak ada kebijakan yang akan diumumkan. Tidak ada kewenangan formal yang sedang dijalankan. Namun justru karena itulah perhatian publik menjadi menarik untuk diamati.

Bahkan sebelum kunjungan dilakukan, perdebatan mengenai makna politik di balik agenda tersebut sudah menjadi diskursus publik. Yang menjadi pembicaraan bukan sekadar ke mana Jokowi pergi dan siapa yang dikunjungi, Melainkan apa arti politik dari blusukan yang akan dia lakukan.

Sebagian pengamat menilai, ini adalah bagian dari aktualisasi janji politik kepada PSI. Dalam sebuah sambutan di acara konggres PSI tahun lalu di Solo, Jokowi berjanji akan bekerja keras terlibat untuk membesarkan PSI. Dan jika diperlukan akan keliling ke berbagai provinsi di Indonesia. Dalam sebuah kesempatan Adi Prayitno, pengamat politik dari UIN Jakarta menilai bahwa Jokowi sadar betul bahwa tingkat kesukaan publik dan approval rating masih relatif kuat. Dan agenda blusukan yang akan dilakukan di bulan Juni ini adalah sebagai tindak lanjut janjinya untuk membesarkan PSI.

Asumsi ini sempat dibantah oleh pengamat sekelas Rocky Gerung. Menurutnya, turunnya jokowi sejatinya untuk memperkuat eksistensi Prabowo di 2029, bukan untuk kepentingan peluang pencapresan Gibran di 2029, apalagi hanya untuk kepentingan membesarakan PSI. Menurut Rocky, cara memperkuat posisi Gibran hari ini dan di tahun 2029, adalah dengan tetap bersama Prabowo dan memperkuat posisi Prabowo.

Dalam pandangan lain, Yunarto Wijaya juga turut menganalisa. Bahwa rencana hadirnya Jokowi dalam manyapa langsung publik melalui blusukan adalah kecerdikan Jokowi untuk memanfaatkan momentum politik hari ini. Di tengah berbagai keresahan dan sentimen publik terhadap berbagai kebijakan Prabowo, Jokowi ingin menyapa warga sembari membawa pesan, “Piye, enak Jamanku, tho”. Dan agenda blusukan ini tak mungkin terlepas dengan upaya mengambil start untuk proyeksi pemilu 2029.

Berbagai analisa lain juga bergulir. Ada yang membaca safari tersebut sebagai cara untuk menjaga relevansi politik setelah pasca ia purna sebagai presiden. Ada yang menafsirkannya sebagai upaya mempertahankan daya tawar di tengah konfigurasi kekuasaan baru di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Ada pula yang melihatnya sebagai sinyal bahwa Jokowi belum sepenuhnya meninggalkan panggung politik nasional.

Sebagian komentar bahkan mengaitkannya dengan isu hubungan Jokowi dan Prabowo. Meski tidak didukung bukti yang memadai, spekulasi tersebut menunjukkan betapa Jokowi masih mudah diproyeksikan ke dalam berbagai narasi besar mengenai arah politik nasional. Tentu saja semua tafsir tersebut masih berada dalam wilayah spekulasi.

Yang hampir pasti adalah bhwa yang sedang diperdebatkan bukan tentang rencana safari politik itu sendiri, melainkan agenda politis yang sedang dimainkan Jokowi. Di titik inilah pertanyaan yang lebih besar mulai muncul. Mengapa kunjungan seorang mantan presiden tetap mampu memancing perhatian publik?

Ketika Jabatan Berakhir, Sisa Pengaruh Masih Bisa Bertahan

Untuk memahami fenomena ini, kita perlu menguliknya lebih jauh. Sosiolog Jerman Max Weber pernah menjelaskan bahwa tidak semua pengaruh politik bersumber dari jabatan. Dalam konsep yang dikenal sebagai otoritas karismatik, legitimasi dapat melekat pada figur seseorang, bukan semata-mata pada posisi formal yang sedang ia duduki. Karena itu, berakhirnya jabatan tidak selalu berarti berakhirnya pengaruh.

Dalam banyak kasus, seorang pemimpin tetap memiliki daya tarik politik bahkan setelah kewenangan formalnya berakhir. Masyarakat masih memperhatikan ucapannya, media masih memberitakan kegiatannya, dan elite politik masih mempertimbangkan reaksinya terhadap berbagai isu. Fenomena inilah yang membuat kunjungan Jokowi ke Lampung tidak diperlakukan sebagai aktivitas biasa.

Yang dilihat publik bukan hanya seorang mantan presiden yang sedang melakukan kunjungan langsung ke warga. Yang dilihat adalah figur yang selama lebih dari satu dekade menjadi pusat gravitasi politik nasional. Dan teruji sebagai King Maker dalam pilpres 2024.

Dalam kajian kepemimpinan politik, fenomena seperti ini juga sering dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai political legacy. Richard Neustadt dan berbagai studi mengenai kepemimpinan presiden menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya memikirkan bagaimana ia memerintah, tetapi juga bagaimana ia akan diingat setelah tidak menduduki kursi kekuasaan.

Karena itu, aktivitas publik seorang mantan pemimpin tidak selalu bertujuan merebut kembali kekuasaan. Dalam banyak kasus, aktivitas tersebut merupakan cara untuk menjaga hubungan dengan basis sosial yang selama ini menjadi sumber legitimasi politiknya sekaligus memastikan bahwa warisan politik yang dibangunnya tetap hidup dalam ingatan publik.

Dari sudut pandang ini, kunjungan Jokowi ke berbagai daerah dapat pula dibaca sebagai upaya mempertahankan keterhubungan simbolik dengan kelompok-kelompok masyarakat yang selama satu dekade menjadi bagian dari fondasi dukungan politiknya.

Banyak ilmuwan politik menyebut fenomena Jokowi sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai personalistic politics, politik yang bertumpu pada figur. Dalam sistem seperti ini, daya tarik politik sering kali melekat pada individu, bahkan melebihi organisasi yang menaunginya. Pemilih lebih mudah mengingat tokoh dibanding partai. Loyalitas politik sering kali terbentuk melalui kedekatan emosional dengan figur tertentu, bukan melalui ikatan ideologis yang kuat terhadap institusi.

Karena itu, perubahan jabatan tidak selalu diikuti oleh berkurangnya perhatian publik. Figur tetap hidup di ruang politik meskipun posisi formalnya telah berubah.

Dari Kekuasaan Formal Menuju Soft Power

Ada satu konsep lain yang membantu menjelaskan fenomena ini. Ilmuwan politik Joseph Nye menyebut fenomena ini sebagai soft power. Berbeda dengan kekuasaan formal yang bertumpu pada kewenangan dan instruksi, soft power bekerja melalui daya tarik, pengaruh simbolik, dan kemampuan membentuk persepsi.

Seseorang tidak harus memiliki jabatan untuk bisa memengaruhi ruang publik. Ia cukup memiliki kemampuan untuk menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan menjadi referensi dalam percakapan masyarakat. Dalam kerangka ini, yang menarik dari blusukan pasca-kekuasaan bukanlah kemampuannya menghasilkan kebijakan.

Justru sebaliknya. Tidak ada lagi instruksi yang bisa diberikan. Tidak ada lagi kementerian yang harus bergerak. Tidak ada lagi birokrasi yang wajib menjalankan perintah. Namun perhatian publik tetap hadir. Media tetap meliput. Warganet tetap memperdebatkan. Elite politik tetap menghitung dampaknya. Artinya, yang sedang bekerja bukan lagi kekuasaan formal. Yang bekerja adalah pengaruh. Dan pengaruh semacam itu sering kali justru lebih sulit diukur dibanding kewenangan administratif.

Politik Visibilitas di Era Digital

Perubahan lanskap media membuat fenomena ini semakin menarik. Pada masa lalu, kunjungan seorang tokoh ke daerah mungkin hanya menjadi peristiwa lokal yang diketahui oleh orang-orang yang hadir secara langsung. Hari ini situasinya berbeda.Satu kunjungan dapat menghasilkan puluhan video pendek.Satu percakapan dapat dipotong menjadi berbagai narasi. Satu agenda daerah dapat menjadi perbincangan nasional hanya dalam hitungan jam.Dalam kondisi seperti ini, politik tidak hanya bergerak melalui lembaga dan kebijakan. Politik juga bergerak melalui perhatian. Melalui visibilitas. Melalui kemampuan untuk tetap hadir dalam percakapan publik.

Pembacaan ini akan lebih relevan ketika dipertajam dengan sudut padang konsep “politik kehadiran”. Dalam teori representasi politik yang dikembangkan Anne Phillips melalui gagasan politics of presence, kehadiran fisik memiliki makna politik yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh institusi maupun komunikasi jarak jauh. Kehadiran seorang tokoh di tengah masyarakat sering kali menciptakan persepsi kedekatan, perhatian, dan keterhubungan yang lebih kuat dibandingkan pesan-pesan yang disampaikan melalui media. Menariknya, pola inilah yang sejak lama melekat pada citra politik Jokowi melalui praktik blusukan.

Karena itu, ketika seorang mantan presiden kembali melakukan perjalanan ke daerah-daerah dan bertemu langsung dengan masyarakat, publik tidak melihatnya sebagai aktivitas sosial biasa. Mereka melihatnya melalui lensa pengalaman politik yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.Dengan kata lain, yang sedang bekerja bukan hanya komunikasi politik, tetapi juga simbolisme kehadiran Jokowi.

Karena itu, yang dipertaruhkan dalam banyak aktivitas politik kontemporer bukan hanya kekuasaan administratif, tetapi juga relevansi.Siapa yang masih diperhatikan. Siapa yang masih dibicarakan. Siapa yang masih mampu membentuk arah percakapan publik. Dan dalam konteks tersebut, safari Jokowi ke Lampung menjadi lebih dari sekadar kunjungan daerah.Ia menjadi cermin tentang bagaimana pengaruh politik bekerja setelah kekuasaan formal berakhir.

Lampung mungkin hanya sebuah provinsi. Kunjungan itu mungkin hanya berlangsung 1-2 hari. Namun perdebatan yang muncul jauh melampaui batas geografis dan durasi agenda tersebut. Yang sedang diamati publik bukan sekadar perjalanan seorang mantan presiden. Yang sedang diamati adalah bagaimana kekuasaan berubah bentuk setelah jabatan berakhir.

Dalam demokrasi modern, pengaruh tidak selalu berhenti ketika seseorang meninggalkan istana. Ia dapat bertahan melalui jaringan politik yang telah dibangun, warisan kebijakan dan personalia yang masih eksis, simbol yang tetap hidup dalam ingatan publik, maupun kemampuan untuk terus menarik perhatian masyarakat.

Karena itu, safari Jokowi ke Lampung sesungguhnya bukan hanya cerita tentang kunjungan daerah. Ia adalah sebuah jendela untuk melihat bagaimana politik pasca-kekuasaan bekerja di Indonesia: bagaimana karisma berinteraksi dengan jaringan, bagaimana warisan politik dipelihara, dan bagaimana kehadiran fisik seorang tokoh tetap memiliki nilai simbolik yang kuat di tengah era digital.

Pada akhirnya, mungkin pertanyaan yang paling menarik bukanlah apakah kunjungan ini ditujukan untuk memperkuat PSI, menjaga prospek politik Gibran, atau mempertahankan posisi tawar dalam konfigurasi kekuasaan nasional.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: sampai sejauh mana seorang mantan presiden masih mampu menjadi pusat gravitasi politik setelah ia tidak lagi memiliki kewenangan formal? Sebab sejarah politik menunjukkan bahwa jabatan memang memiliki masa berlaku. Tetapi pengaruh sering kali memiliki umur yang jauh lebih panjang.

Dan ketika seorang mantan presiden masih mampu memicu tafsir, perdebatan, serta perhatian nasional hanya dengan sebuah perjalanan ke daerah, mungkin yang sedang kita saksikan bukan sekadar safari politik. Melainkan transformasi kekuasaan dari bentuk formal menuju bentuk yang lebih halus, lebih simbolik, namun tidak selalu lebih kecil pengaruhnya. Akankah ini sebagai cek ombak bagi Jokowi untuk kembali menjadi King Maker di Pemilu 2029?