Kebijakan Privatisasi BUMN: Relasi State, Market, dan Civil Society

Judul: Kebijakan Privatisasi BUMN: Relasi State, Market, dan Civil Society
Penulis: Achmad Habibullah
Pengantar: Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, MA. Ph.D
Penerbit: Averroes Press
Tahun: 2009
Tebal: 129
ISBN: 9793997257

Konsep tentang neoliberal saat ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dicermati. Setidaknya ada dua alasan. Pertama, wacana publik tentang neoliberal menjadi komoditas politik yang sedang memanas dan menarik saat ini. Kedua, konsep neoliberal dalam prakteknya di Indonesia telah dilakukan sejak era presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY, terutama dalam kebijakan privatisasi BUMN.

Ajaran Neoliberal

Apa yang salah dengan neoliberal menjadi peertanyaan menarik dengan melihat sejarah konsep pemikiran neoliberal. Tokoh yang terkenal penganjur paham ini adalah Milton Friedman, seorang pemikir yang masih percaya pada kapitalisme klasik yang berpendapat bahwa urusan negara hanyalah masalah tentara dan polisi, yang melindungi hidup warganya. Negara tidak boleh mencampuri perekonomian dan menarik pajak dari rakyatnya, karena menurutnya telah terbukti bahwa krisis ekonomi semakin memburuk jika negara berusaha mengatasinya..

Pokok-pokok ajaran neoliberal tergambar pada: pertama biarkan pasar bekerja, kedua kurangi pemborosan dengan memangkas semua anggaran negara yang tidak produktif seperti subsidi pelayanan sosial, ketiga lakukan deregulasi ekonomi, keempat keyakinan terhadap privatisasi, kelima keyakinan pada tanggung jawab individual.

Paham ini juga diterapkan secara internasional dalam bentuk implementasi perdagangan dan pasar bebas. Paham neoliberal sangat percaya bahwa mekanisme pasar adalah cara optimal dalam mengorganisir barang dan jasa. Perdagangan dan pasar bebas membebaskan potensi-potensi kreatif dan kewiraswastaan dan karena itu menuju ke arah kebebasan individu dan kesejahteraan serta efesiensi dalam alokasi sumber daya.

Privatisasi BUMN

Privatisasi BUMN sebagai bagian dari doktrin neoliberal pada intinya adalah pemindahan pengelolaan dari sektor publik ke sektor swasta. Gagasan utama di belakang proyek privatisasi adalah kredo private is good, public is bad, sehingga dibutuhkan pendefinisian ulang peran negara dalam pasar.

Konsep privatisasi dalam sejarahnya menandai awal terjadinya pergeseran pendulum ekonomi dunia dari model liberal kepada bentuk kapitalisme terbaru yaitu model neoliberal, bersamaan dengan itu agenda globalisasi di bidang ekonomi dan demokratisasi di bidang politik tengah mendapatkan simpati masyarakat dunia.

Setidaknya terdapat enam alasan yang dikemukakan kaum neoliberal terhadap privatisasi BUMN. Pertama, mengurangi beban keuangan pemerintah. Kedua, meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan. Ketiga, meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan. Keempat, mengurangi campur tangan birokrasi/pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan. Kelima, mendukung pengembangan pasar modal dalam negeri. Keenam, sebagai flag-carrier (pembawa bendera) untuk go international.

Dalam implementasi kebijakan privatisasi BUMN telah mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa BUMN adalah aset negara yang harus tetap dipertahankan kepemilikannya oleh pemerintah, walaupun tidak mendatangkan manfaat karena terus merugi. Sementara itu, ada sebagian masyarakat berpikir secara realistis. Mereka berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu sepenuhnya memiliki BUMN, yang penting BUMN tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih baik bagi negara dan masyarakat Indonesia.

Buku ini mengkaji kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia telah dilakukan sejak rezim Orde Baru sampai saat ini. Hal ini terjadi, misalnya, di era Soeharto, pemerintah menjual 35% saham PT Semen Gresik (1991), 35% saham PT Indosat (1994) dan 35 % saham PT Aneka Tambang (1997). Pada era presiden Habibie, privatisasi dilakukan terhadap 12 BUMN, termasuk privatisasi PT Semen Gresik pada 1998 yang menimbulkan kontroversi. Sementara di era Megawati privatisasi dilakukan, misalnya tergadap PT Indosat (2002) dan pada era presiden Susilo Bambang Yudoyono tetap melanjutkan program privatisasi BUMN.

Penulis buku ini, Achmad Habibullah, telah dipanggil oleh Allah beberapa tahun lalu. Semoga karyanya ini terus menginspirasi kritik pada paham liberal yang semakin menggurita. Al Fatihah