Salah satu perdebatan menarik para cendekia masa awal Indonesia paska kemerdekaan adalah, ke arah pembangunan ekonomi kita digerakkan: Apakah akan mengikuti arus deras kapitalisme Barat yang kala itu sedang memasuki tahap pematangan, ataukah setia pada doktrin sosialisme. Para founding fathers yang umumnya merupakan profil yang sudah matang dengan bacaan-bacaan bahwa kapitalisme secara konsep dan nyata membeberkan penghisapan, tidak memilih mengikuti cara Barat menjalankan pembangunan ekonominya. Itu pula yang membuat mereka harus memperdebatkan sungguh-sungguh soal Pancasila.

Ketika ekonomi Pancasila mulai diperkenalkan, dapat kita raba-raba pola pembangunan ekonomi dalam konteks idealitas. Ketika Orde Baru datang dengan developmentalisme-nya, pelan-pelan pula dapat kita rasakan ke arah mana pembangunan dijalankan. Idealitas Pancasila dan UUD 1945 diperlakukan sedemikian rupa agar ideologi ini tidak mengganggu watak rezim yang sudah mulai didorong nafsu pembangunanisme. Mereka menerapkan secara sembarangan developmentalisme, di mana makna pembangunan semata-mata adalah pengejaran angka pertumbuhan ekonomi. Hasilnya, keyakinan akan trickle down effect tidak semuanya benar. Justru yang semakin nyata, dan berdampak hingga masa kini adalah, lebarnya jurang kesenjangan antara mereka yang merasakan langsung keuntungan-keuntungan pembangunan di satu sisi, dan di lain pihak semakin banyak mereka yang menjadi korban pembangunan.

Keyakinan para pendiri negara agar Indonesia jangan dibawa sepenuhnya ke arah pembangunan menuju masyarakat industrial layaknya Barat, dengan demikian bukan semata-mata merupakan keyakinan orang kolot. Kebahagiaan manusia tidak bisa semata-mata dipandang dari semakin tersedianya barang-barang kebutuhan-kebutuhan sebagai dampak langsung dari pembangunan ekonomi. Nyatanya, problem penghisapan itu terjadi. Pada saat barang-barang kebutuhan kehidupan semakin banyak tersedia, problem yang muncul adalah, tidak semuanya bisa mengakses barang kebutuhan itu demi perubahan kehidupan yang lebih baik.

Justru kehadirannya banyak menimbulkan problem kemanusiaan baru. Buruh petani yang mulanya menikmati pekerjaannya sebagai pemetik bulir-bulir padi, akhirnya harus menganggur dengan kedatangan teknologi-teknologi baru yang canggih. Mereka terpaksa oleh kondisi untuk hidup saling sikut di kota, dengan persaingan di luar akal sehat, dengan tanpa bekal kejuruan (skill) apapun.

***

Saya temukan secara tak sengaja istilah Weltverneinung ini di buku Soedjatmoko yang berbicara soal pembangunan ekonomi dan masalah kebudayaan. Weltverneinung merupakan sikap hidup tentang penolakan sepenuhnya kebahagiaan lahir kehidupan di dunia ini. Di berbagai negara Asia, dan terutama yang kebudayaannya dipengaruhi oleh filsafat Hindu, sikap ini gampang ditemukan.

Bahkan di antara mereka kita bisa menemukan seorang Gandhi yang menjadikannya sebagai alat perjuangan untuk melawan kolonial. Kehidupan modern pada tingkat tertentu merangsang lahirnya kebutuhan-kebutuhan yang ditinggikan sedemikian rupa, dan pada akhirnya manusia hanya menjadi budak dari mesin-mesin alat pencapai kebutuhan tadi, begitulah kira-kira pandangan Gandhi. Karenanya Gandhi menyatakan bahaya bila India mengikuti arus industrial kapitalisme dalam upaya mencapai kemakmuran yang setara dengan Barat.

Tentu saja alasan Gandhi merupakan alasan moral, yang tak ingin bangsa India mengalami kerugian jiwa akibat menjadi budak-budak mesin. Dan ide Gandhi pun tidak kokoh, sebab India lebih mengikuti jalan Nehru dalam pembangunan, sebagaimana Indonesia lebih mengikuti jalan Pak Harto dalam membangunan ketimbang mempelajari lagi substansi ajaran Bung Karno. India, sebagaimana juga Indonesia, kesulitan dalam menghadapi problem obyektif tentang kemiskinan dan kesengsaraan. Juga masalah tekanan dari eksternal yang kuat.

Fakta pembangunan masa kini tidak banyak berubah. Inti dari apa yang diraih masa sama, upaya mengejar ketertinggalan dari bangsa lain yang sudah didefinisikan sebagai ‘maju’ dengan teknologinya. Sampai-sampai perdebatan seperti ini sudah dianggap tidak ada artinya. Hakikat utama pembangunan adalah kemajuan ekonomi, sampai-sampai sudah melupakan untuk siapa sesungguhnya kemajuan ekonomi itu.

Kehilangan terbesar pola pembangunan seperti ini adalah runtuh dan tergerusnya nilai-nilai kebudayaan yang menjadi penopang utama gerak masyarakat sehari-hari. Nilai-nilainya kini menjadi deru mesin di berbagai sudut. Semakin menyedihkan karena pandangan hidup berbangsa, sebagai pondasi utama, justru menjadi sasaran empuk yang perlu dilumatkan terlebih dahulu untuk suksesnya sebuah pembangunan. Kita bisa membeberkan banyak contoh dalam hal ini.

Dalam pandangan Soedjatmoko, perlulah kita menyelami kebudayaan kita sendiri, agar rintangan-rintangan dalam pembangunan  dapat diatasi tanpa harus menggerusnya. Perlulah menyelamninya agar kebudayaan juga menjadi pendorong utama semangat membangun.

Pembangunan sudah dijalankan dengan segenap jiwa raga. Mesin dan uang menjadi penentunya. Dampaknya adalah pemerataan hasil pembangunan yang timpang. Menghadapi fakta begitu, maka kepada korban pembangunan (rakyat miskin, jelata, gelandangan, kaum marjinal terlantar) yang secara akal sehat tidak mungkin mengikuti alur industrial ini, perlu merumuskan strateginya sendiri.

Kembali kepada Weltverneinung. Weltverneinung tidak semata-mata memiliki makna menolak segala kenikmatan hidup duniawi, melainkan juga –sebagaimana moralitas Gandhi– bisa dijadikan tameng untuk menghindar dari kebutuhan-kebutuhan yang sengaja diciptakan oleh kehidupan modern yang memaksa kaum miskin menjadi tumbal pembangunan. Weltverneinung memberikan landasan bahwa kebahagiaan bertumpu pada jiwa, bukan pada kepuasan lahiriah semata.

Weltverneinung merupakan sikap hidup, dan bisa dikokohkan sebagai strategi bertahan dari ajaran tentang akselerasi hidup, dan makna akan kebahagiaan. Saya mengira, sebagian masyarakat yang merasa tidak lagi menjadi bagian pembangunan di negeri ini, atau yang sudah disingkirkan, atau yang tak pernah mengecap hasil pembangunan, pelan-pelan menyadari dirinya untuk tidak lagi terjebak pada arus besar modernisasi yang banal seperti saat ini. Sikap anomali seperti ini justru seringkali bisa menghidupkan kepercayaan dirinya, bahwa kebahagiaan hidup, bagaimanapun juga hanya bisa diukur secara subyektif.

Intinya tentang revitalisasi nilai-nilai kebudayaan yang sudah lama tercerabut: Gotong royong, kepedulian, kesetiakawanan, solidaritas dan seterusnya. Andai saja pembangunan kita juga mengadaptasi nilai ‘kepedulian’, sebagai contoh, saya yakin pembangunan kita tidak ada penggusuran dan pengusiran sewenang-wenang. Mengapa terjadi penggusuran? Sebab roh pembangunan hanya merujuk pada nilai profit dan membuang jauh-jauh kesetiakawanan. Dan beginilah yang membuat berbagai pembangunan selalu mengalami apa yang disebut Habermas sebagai krisis legitimasi.