Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah

Judul: Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah: Pengembangan Model Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah, Belajar dari Pengalaman Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 1998-2003 dan 2004-2006
Penulis: M. Safi’i
Pengatar: Ir. H.M. Lukman Edy, M.Si
Penerbit: Averroes Press
Tahun: 2008
Tebal: 464
ISBN: 9793997141

Pembangunan ekonomi daerah dewasa ini sering menuai gugatan bukan saja karena ketidaktepatan sasarannya, melainkan juga karena kesalahan orientasinya. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang dilahirkan sering tidak mampu mengatasi masalah sebenarnya, yakni upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskannya dari belenggu kemiskinan. Atas dasar itulah, studi ini dilakukan untuk menggambarkan sejauh mana kebijakan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode 1998-2003 dan 2004-2006 diperbandingkan dan dianalisis ketepatan sasaran dan kesesuaian orientasinya.

Permasalahan Pembangunan

Permasalahan yang ingin dijawab dalam studi ini ada tiga hal. Pertama, sejauhmana kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan? Permasalahan ini melihat ragam proses dan hasil kebijakan yang ditetapkan dan diimplementasikan dalam rentang waktu tertentu, yakni menilai kebijakan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada periode 1998-2003 dan 2004-2006. Kedua, bagaimana proses pembuatan dan pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang telah dilaksanakan dalam dua periode tersebut. Ketiga, pertimbangan apa sajakah yang selama ini digunakan dalam memotret dan memahami atas kebutuhan dan masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki.

Buku ini merupakan studi yang ingin mendeskripsikan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu untuk menerangkan dan menganalisis proses pembuatan dan pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara periode 1998-2003 dan 2004-2006.

Studi ini juga dilakukan untuk menginterpretasikan pilihan-pilihan kebijakan yang selama ini diterapkan dalam rangka merumuskan model yang tepat pembangunan ekonomi daerah sesuai dengan kebutuhan dan masalah esensial yang dihadapi masyarakat dengan mempertimbangkan potensinya.

Studi ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai demokrasi yang ideal (ideal democracy) dalam kebijakan ekonomi daerah perlu mengombinasikan dua pendekatan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini disesuaikan dengan kondisi faktual masyarakat di mana partisipasi masyarakat tidak bisa dilakukan tanpa adanya bimbingan dari elit.

Inilah yang disebut perpaduan atau kombinasi efektif antara pendekatan teknokratis dan pendekatan partisipastif.