Makan Bergizi Gratis dan Logika Kebijakan Populis

Terhitung sejak bergantinya kepemimpinan presiden, Indonesia mengalami beberapa perubahan tatanan yang cukup signifikan. Salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sampai hari ini menjadi kasak-kusuk tanpa ujung. Secara sederhana, program ini memang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat yang juga berimbas pada kekuatan legitimasi publik. Kebijakan yang menjanjikan manfaat langsung dan nyata seringkali sangat selaras dengan sentimen publik sehingga memperkuat persepsi pemerintah yang responsif dan welas asih.

Pada dasarnya, kebijakan makan gratis tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan status gizi, tetapi juga dapat dilihat sebagai strategi populis untuk mendapatkan dukungan lebih banyak dari pemilih. Kemampuan untuk menyederhanakan masalah sosial yang kompleks menjadi solusi yang mudah dipahami adalah ciri khas kebijakan populis. Dalam situasi ini, kelaparan dan kekurangan gizi, yang sebenarnya disebabkan oleh ketimpangan ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, dan pembangunan yang tidak merata, direduksi hanya menjadi masalah distribusi pangan, yang tampaknya dapat diselesaikan hanya dengan membagi makanan.

Penyederhanaan ini bukan kebetulan. Populisme tumbuh subur pada visibilitas, kedekatan, dan resonansi emosional. Dengan menyediakan makanan gratis, negara melakukan perawatan dengan cara yang sangat mudah diamati. Tindakan memberi makanan gratis menjadi tontonan politik, memperkuat citra pemerintahan yang seakan memiliki kepedulian sekaligus mengalihkan perhatian publik terhadap penyebab struktural kemiskinan dan masalah krusial lainnya. Dengan demikian, kesejahteraan ditransformasikan menjadi kinerja, dimana keberhasilan suatu kebijakan diukur bukan dengan transformasi jangka panjang tetapi dengan persetujuan jangka pendek dan rasa terima kasih publik.

Dinamika ini semakin tersorot dalam bagaimana teknis dari program MBG ini mendominasi wacana publik sementara isu struktural seperti keberlanjutan fiskal, ketidaksetaraan lintas sektoral, dan kewajiban yang tidak terpenuhi dalam pendidikan dan perawatan kesehatan tetap terpinggirkan. Dalam konteks ini, program MBG juga semakin menimbulkan pertanyaan tentang transparansi alokasi sumber daya atau bisa dikatakan tidak adanya cetak biru kebijakan yang jelas dengan mudah dianggap elitis, tidak sensitif, atau memusuhi kesejahteraan sosial.

Pembingkaian seperti itu merongrong akuntabilitas demokratis dengan mengisolasi kebijakan dari pengawasan yang berarti. Tata kelola kerakyatan tumbuh subur pada polarisasi moral, kebijakan disajikan secara inheren pro-rakyat, menyisakan sedikit ruang untuk nuansa atau debat berbasis bukti. Akibatnya, warga negara diposisikan sebagai penerima manfaat dari kemurahan hati negara daripada sebagai agen politik dengan kapasitas dan hak untuk menuntut transparansi, efektivitas, dan keadilan. Depolitisasi ini melemahkan proses demokrasi, karena akuntabilitas bergeser dari institusi dan menuju narasi simbolis kepemimpinan dan kepedulian.

Selain itu, logika ini berisiko menormalisasi keadilan selektif dalam penyediaan kesejahteraan. Sementara bentuk-bentuk kerja baru yang terkait dengan program tersebut menerima pengakuan politik dan janji-janji formalisasi, masalah struktural yang sudah berlangsung lama seperti kondisi pendidikan yang genting dan layanan publik yang kekurangan dana tetap belum terselesaikan. Prioritas inisiatif kesejahteraan berdiri di atas sektor-sektor yang kurang terlihat. Akan tetapi, secara struktural esensial menggambarkan bagaimana kebijakan populis dapat menyusun ulang nilai sosial berdasarkan tontonan politik daripada kebutuhan sosial.

Evaluasi, yang merupakan komponen sentral dari teori kebijakan publik, seringkali terpinggirkan dalam pemerintahan populis. Evaluasi berkelanjutan dan berbasis bukti membutuhkan keterbukaan terhadap kritik dan penyesuaian kebijakan, yang keduanya dapat menantang citra keberhasilan kebijakan yang dibangun dengan cermat. Tanpa mekanisme evaluasi yang ketat, program MBG akan lebih banyak dinilai melalui persetujuan politik dan visibilitas media daripada hasil sosial yang terukur. Dalam pengertian ini, kesuksesan akan dirujuk dari persepsi publik, bukan efektivitas program.

Selain itu, tidak adanya evaluasi sistematis melemahkan akuntabilitas demokratis. Ketika kebijakan diisolasi dari penilaian kritis, warga negara diposisikan sebagai penerima pasif kebajikan negara daripada sebagai peserta yang memegang hak dalam proses pembuatan kebijakan. Dinamika ini memperkuat karakteristik hubungan hierarkis politik populis, negara mengklaim bertindak atas nama “rakyat” sekaligus membatasi ruang untuk musyawarah dan pengawasan publik.

Pada akhirnya, ketika kebijakan kesejahteraan terlepas dari kerangka berbasis hak dan tertanam dalam narasi populis, mereka berisiko mengubah kewarganegaraan menjadi ketergantungan. Alih-alih memperkuat partisipasi demokratis dan solidaritas sosial, kebijakan semacam itu dapat menumbuhkan kepasifan politik dan membungkam keterlibatan kritis. Dalam pengertian ini, program MBG tidak hanya menjadi pertanyaan tentang nutrisi dan kesejahteraan, tetapi juga refleksi yang lebih luas tentang bagaimana logika populis membentuk kembali hubungan negara dengan warga negara. Penekanannya jelas-mengutamakan kedekatan dan simbolisme atas keadilan, musyawarah, dan reformasi struktural jangka panjang.

Tantangan fundamental dari program MBG bukanlah sekadar pada kompleksitas logistik distribusinya, melainkan pada bagaimana kebijakan ini mendefinisikan ulang kontrak sosial antara negara dan rakyat. Tanpa adanya transparansi, evaluasi berbasis bukti dan keberanian untuk menyentuh akar masalah struktural, program ini berisiko menjadi instrumen penjinakkan politik yang menukar nalar kritis warga negara dengan ketergantungan materi. Demi menjaga muruah demokrasi, pembangunan tidak boleh hanya berhenti pada urusan mengenyangkan perut, tetapi harus berlanjut pada pemberdayaan warga sebagai subjek politik yang berdaya, setara, dan kritis.