Bertani Hampir Seperti Berjudi

Bagi sebagian orang di kota yang kebetulan hidupnya kurang mapan mungkin, berpikir bahwa hidup di kampung lebih enak. Ada lahan yang bisa digunakan untuk bercocok tanam, jika untuk sekedar makan apa-apa serba ada, benarkah seperti itu?

Pertanian dan peternakan pekerjaan itulah yang begitu dominan di pedesaan. Bahan pangan, dan hasil ternak seperti sapi, kambing dan ayam merupakan komoditas utama di wilayah perkampungan. Tidak begitu banyak orang yang tahu bagaimana persisnya para petani dan peternak jauh di pelosok desa mengahasilkan apa yang orang kota nikmati saat ini. “Berdarah-darah kami menghasilkan semua itu”, kalimat itulah yang keluar dari Barok salah satu warga Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember yang sehari-hari bekerja sebagai petani.

Ia dan beberapa saudaranya menyatakan bahwa bekerja sebagai petani dan peternak saat ini hampir seperti berjudi. “la mau ga judi gimana, lawong kadang kita harus utang sana sini sebagai modal, dan semua itu belum tentu mendapatkan hasil, malah modal kita amblas”, ungkap Khusen adik Barok yang beprofesi sama seperti kakanya. Mereka mengistilahkan judi karena saat ini begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para petani dan prosentase gagal panen yang begitu besar. Mulai dari serangan hama, susahnya mencari pupuk hingga turun naiknya hasil ternak dan tani yang tidak pernah terprediksi.

Entah secara kebetulan atau memang kondisi ini berlaku di banyak desa pertanian. Berulang kali warga di kampung ini yang menyandarkan hampir seluruh pendapatnya pada pertanian atau peternakan mengalami gagal panen. “Tanam jagung rusak, tanam padi dimakan tikus, wes pokoe banyak-banyak doa aja, ternak bebek saja banyak yang rugi”, ungkap Barok. Namun menurutnya sebagai orang kampung Ia saat ini tidak terlalau berharap banyak, baginya selama di dapur masih ada beras itu sudah aman. “Kalau sudah ada beras yang lain bisa dicarikan, semua bisa jadi masakan kalo kepepet, ada ontong, pakis atau daun ketela”, kata Barok.

Barok juga menyatakan bahwa kondisi tanah saat ini jauh berbeda dengan masa di mudanya sekitar tahun 80an. “Dahulu tanahnya ga rewel kaya sekarang, dan penyakitnya pun gampang untuk diatasi, sekarang tambah lama tambah aneh-aneh penyakitnya”, jelas Ali, tetanga Barok. Pernyatan beberapa orang desa yang tidak lulus SMA ini dilegitimasi oleh beberara kajian akademis pertanian. Beberpa literatur menyebutkan bahwa pada dasarnya ketika tanah pertanian sering menggunakan pupuk dan obat kimia maka unsur-unsur tanahnya akan semakin rusak, dan hamanya pun lama kelamaan akan berevolusi sehingga dikemudian hari hama tersebut akan kebal terhadap obat.

Komariah seorang pedagang pupuk berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kelompok tani dan koperasi secara konsep pada dasarnya baik. “Tetapi yang terjadi di lapangan malah sebaliknya, saat ini tidak jarang para petani kelabakan mencari pupuk karena proses distribusi sering terlambat” ujarnya. Ia juga menjelaskan bahwa sering kali pihak distributor desa meminta uang muka kepada petani yang menginginkan pupuk.

Berbagai permasalahan mengenai pendistribusian pupuk memang diakui keberdaanya oleh Staf ahli Kementerian Pertanian Dr Sri Heri Susilowati. Staf ahli kementrian ini menjelaskan beberpa permasalahan seperti Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di sejumlah kelompok tani yang tidak sesuai dengan lahan garapannya. Selain itu diparitas harga pupuk bersubsidi yang bersaing dengan pupuk non bersubsidi terkadang menyebabkan pupuk bersubsidi diterima oleh orang yang tidak punya hak. Akibatnya petani yang seharusnya mendapatkan pupuk bersubsidi pun mengalami kekurangan jatah pupuk.

Warga desa  ini sangat berharap bahwa ada terobosan-terobosan baru yang muncul dari kajian kaum akademisi untuk mencarikan solusi atas beberapa permasalahan di pertanian khusunya masalah serangan hama. Selain itu mereka juga berharap pengawasan pemerintah dalam hal distribusi pupuk bersubsidi agar lebih diperketat dan adanya kontrol harga jual harga jual hasil tani dari pemerintahan daerah.