Judul: Politik Harga BBM: Eksplorasi Politik Kebijakan Subsidi Harga BBM Pemerintahan SBY-JK
Penulis: Debby Wage Indriyo
Prolog: Muhammad Chatib Basri
Epilog: Eep Saefulloh Fatah
Penerbit: Averroes Press
Tahun: 2008
Tebal: 162
ISBN: 9793997176

Penulis mengungkapkan dalam pengantarnya bahwa masalah BBM memang masalah rumit yang akan terus menghantui setiap pimpinan negara di seluruh dunia. Terutama bagi mereka yang tercatat sebagai pengimpor akan mengalami kesulitan yang serius jika tidak mengatur masalah BBM yang harganya semakin tahun semakin melambung tinggi.

Di Indonesia, masalah BBM menjadi masalah besar yang hingga kini selalu menjadi isu utama. Kenaikan harga BBM yang baru-baru ini terjadi lagi-lagi membawa dampak “bola salju”, mulai dari kemarahan rakyat, kenaikan harga bahan pokok hingga menurunnya popularitas SBY-JK. Masalah BBM memang bukan hanya masalah ekonomi dan politik, namun juga masalah kemanusiaan. Di sini pemerintah harus sangat cermat dalam mengatasi masalah BBM yang memang rumit dan sangat sulit dipecahkan. Solusi terbaik dalam arti tidak mengganggu stabilitas ekonomi, politik, dan yang terpenting tidak menambah beban rakyat, terutama rakyat miskin, sangat dibutuhkan.

Bagi rakyat miskin kenaikan harga BBM terasa sangat menyakitkan. Pemerintah tentu saja sudah mengantisipasi hal tersebut. Untuk itu setiap kenaikan harga BBM era SBY-JK diiringi dengan pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan program pengentasan kemiskinan sebagai ganti subsidi terhadap BBM untuk melindungi rakyat miskin agar tidak lebih terjerembab dalam jurang kemiskinan. Tetapi sayangnya program tersebut, khususnya BLT tidak berhasil menjadi solusi yang cukup tepat. Pembagiannya saja menimbulkan banyak kekisruhan.

Politik BBM Era SBY-JK

politik-harga-bbm-debbyBuku ini ditulis sebagai kajian kritis terhadap suatu kebijakan yang diambil SBY-JK tentang pencabutan subsidi BBM pada Oktober 2005. Selama masa pemerintahannya SBY–JK memang telah menaikkan harga minyak sebanyak 3 kali. Namun kenaikan yang paling menyakitkan adalah yang terjadi pada Oktober 2005, di mana rata-rata kenaikannya di atas 100% .

Kenaikan harga BBM pada masa itu dinilai terlalu besar dan melampui batas kemampuan masyarakat yang termasuk dalam golongan bawah. Sehingga para ekonom, politisi, dan tokoh masyarakat yang pada mulanya mendukung kenaikan BBM, seperti Faisal Basri dan Franz Magnis-Suseno menarik dukungannya.

Pemerintah menganggap subsidi BBM justru mengambil hak orang miskin karena paling banyak dirasakan mereka yang kaya. Karena itulah pemerintah mengalihkannya pada dana pengentasan kemiskinan seperti BLT dan dana-dana lain seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan layanan kesehatan.

Muhammad Chatib Basri yang memberikan prolog pada buku ini mengatakan, dengan (buku) ini pembaca dapat menikmati dan menelusuri argumentasi tentang perlu atau tidaknya pencabutan subsidi BBM. Kita tahu sebuah analisis ekonomi teknis pada akhirnya tak memadai dalam menjelaskan sebuah kebijakan publik. Kritik yang paling tajam terhadap kebijakan yang dianggap bersifat teknokratis adalah karena ia kerap dianggap berada di ruang hampa. Dalam konteks ini analisis ekonomi politik yang dilakukan oleh Sdri. Debora Debby Wage menjadi sangat penting dan memberikan alternatif pandangan. Sampai di sini saya kira saya harus menutup pengantar ini dengan mengucapkan selamat kepada Sdri. Debora Debby Wage. Saya begitu menikmati buku ini karena ia membuka sebuah ruang untuk pemikiran dan perdebatan.

Sementara Eep Saefulloh Fatah yang menutup buku ini menyatakan buku Debby Wage Indriyo berusaha menimbang politik harga minyak pemerintahan SBY-JK dengan memotretnya dari isu atau perspektif besar kebijakan publik, demokrasi, dan kebutuhan melayani martabat kemanusiaan. Pokok-pokok soal yang dibidiknya terentang mulai dari “trilema pengelolaan energi” hingga kesulitan berlomba secara teknis dengan dinamika harga minyak di pasar energi global.