Judul: Bisnis dan Demokrasi
Penulis: Aliful Ma’arif, Levi Riansyah, M Anam Rifai, M Nurun Najib dan Saiful Arif
Penerbit: Averroes Press
Seri: Buku Seri Demokrasi ke-13
Tahun: 2009
Tebal: 88
ISBN: 9793997249

Pembahasan wacana ekonomi politik dapat diajukan sebagai salah satu bahan dasar perbincangan tentang bisnis dan demokrasi. Dalam berbagai perdebatannya, wacana ekonomi politik sendiri lahir dari asumsi kompromis antara ilmu politik dalam satu perspektif dan ilmu ekonomi dalam perspektif lainnya. Untuk sampai pada topik aktual yang akan dibahas dalam tulisan ini khususnya bisnis dan demokrasi, mengulas singkat pokok-pokok ekonomi politik sebagai wacana sekiranya menarik disampaikan.

Dalam perbincangan ekonomi politik ini Caporaso dan Levine (1992), Theories of Political Economy, menyatakan salah satu hal yang jarang disampaikan adalah bahwa ide ekonomi politik itu sendiri sebenarnya didasarkan pada pemisahan antara ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Artinya jika keduanya disatukan secara konseptual, maka ekonomi politik tidak lagi bisa dipandang sebagai hubungan antara dua jenis telaah yang berbeda. Dalam konteks seperti inilah masalah keduanya sering dibuat rancu dengan menyatakan bahwa politik dan ekonomi memiliki “hubungan organik satu sama lain”, atau pernyataan yang menyatakan hubungan keduanya samar atau tidak jelas.

Dengan pengertian demikian, sebetulnya politik tidak betul-betul terpisah dengan ekonomi, dan sebaliknya. Dapat dengan mudah dijumpai adanya distribusi barang dan jasa dalam jalur politik, dan sebaliknya adanya faktor-faktor politik dalam mekanisme dan kelembagaan ekonomi. Dalam hal demikian, bagaimana keduanya dilihat akan sangat tergantung pada perspektif yang digunakan. Walau memiliki hubungan yang saling melengkapi, tidaklah berarti keduanya tidak bisa dipisahkan. Ilmu ekonomi dan ilmu politik berbeda dan terpisah satu sama lain dalam konteks analisis dan pendekatan yang melekat di dalam keduanya.

Hubungan teoritis di antara keduanya terkadang sudah ada dengan sendiri tergantung pokok masalah yang dikemukakan. Di sisi lain, seseorang justru harus membangun terlebih dahulu konsep di antara keduanya, atau mencari titik temu yang cocok untuk memotret sebuah masalah yang diajukan. Fleksibilitas semacam ini pada akhirnya justru memberikan kontribusi kepada masing-masing perspektif untuk memperkaya diri dalam pendekatannya. Akibat itu pulalah, tak mengherankan seseorang bisa leluasa menggunakan pendekatan ekonomi politik untuk menganalisis sesuatu, walau tak jarang juga harus terjebak pada ambiguitas masalah.

Bisnis dan Demokrasi

Bisnis dan demokrasi adalah contoh topik makro yang bisa dikaji melalui pendekatan ekonomi dan politik. Demokrasi dalam kajian terkini umumnya memasukkan masalah-masalah ekonomi, bahkan dalam konteks mikro ekonomi sekalipun, sebagai bagian yang berperan besar mempengaruhi perkembangan suatu masyarakat. Pun sebaliknya, bisnis tidak melulu bisa dilekati dengan pendekatan ekonomi semata. Perkembangannya sampai kini, bisnis dan demokrasi tidak bisa bekerja secara maksimal bila keduanya saling mengabaikan.

Buku Seri Demokrasi yang diterbitkan Program Sekolah Demokrasi Averroes Community dan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi kali ini membahas topik yang cukup aktual dalam perjalanan demokrasi, yakni bisnis dan demokrasi. Topik bisnis dan demokrasi mendorong diskusi lain yang hangat, misalnya mengenai keterlibatan sektor bisnis dalam mendorong terwujudnya demokrasi, pun sebaliknya bagaimana demokrasi memberikan ruang yang cukup bagi perkembangan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat.

Meskipun singkat, buku ini berusaha untuk mengeksplorasi mulai dari landasan teoritiknya, tentang bagaimana konsep ekonomi politik sangat mempengaruhi cara pandang kita terhadap bagaimana seharusnya bisnis dan demokrasi dikaitkan. Selain itu pembahasan tentang hal-hal seputar bisnis dan demokrasi, seperti modal, corporate social responsibility (CSR), kapitalisme, sosialisme, welfare state, jalan ketiga dan beberapa tema aktual lainnya dikemukakan untuk memberikan informasi yang memadai dan referensi tentang bagaimana selayaknya kedua entitas ini saling berhubungan secara positif untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi maupun politik.

Tak dapat dimungkiri bahwa keberadaan demokrasi pada akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Tujuan bisnis pun demikian. Namun dengan mengikuti perdebatan yang terjadi seputar perbincangan tersebut akan membuka mata kita bahwa persoalan bisnis dan demokrasi bukan persoalan sederhana. Dibutuhkan cara pandang yang komprehensif untuk menentukan langkah dan sikap bagaimana kedua entitas ini tetap memikirkan perkembangan masyarakat luas.

Walaupun bukan merupakan kajian yang lengkap tentang segala hal terkait bisnis dan demokrasi, setidaknya buku ini sudah berusaha untuk menjelaskan bahwa keterlibatan semua komponen dalam membangun demokrasi sangat dibutuhkan. Demokrasi ditegakkan oleh pilar-pilar yang kokog yang tidak menegasikan satu sama lain. Demokrasi hanya terwujud bila yang satu tidak mendominasi dan menindas yang lain atas nama kekuasaan maupun kekayaan. Demokrasi merupakan pekerjaan bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama, di mana semua komponen bisa hidup dan bekerja sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

3 COMMENTS

  1. […] Demokrasi ekonomi di Indonesia pada hakikatnya adalah sistem ekonomi campuran. Seperti tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 yang mencakup tiga prinsip dasar, yaitu: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan; Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. […]