Judul: Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik: Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik
Penulis: Fadillah Putra
Penerbit: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Universitas Sunan Giri Surabaya
Tahun: 2001
Tebal: 243
ISBN: 9799483816

Proses reformasi dalam keseluruhan sistem sosio-politik yang terjadi di Indonesia, sampai saat ini memang masih belum dapat untuk segera dikatakan sudah ataupun hampir tuntas. Agenda-agenda reformasi yang telah ditetapkan oleh elemen-elemen pro demokrasi di tanah air masih banyak yang belum tuntas, akibat dari banyaknya interupsi-interupsi politik. Di samping adanya interupsi politik tersebut, penguraian yang sabar dan telaten atas persoalan yang hinggap di tubuh bangsa inipun nampaknya juga belum sepenuhnya berhasil.

Negara vs Rakyat

Di dalam praktik penyelenggaraan negara sehari-hari, dan dalam kaitannya dengan hubungan antara negara dengan rakyat, nampaknya yang luput dari perhatian banyak khalayak umum adalah dimensi kebijakan publik. Dalam kesempatan ini perlu disadari bahwa sesungguhnya esensi dari keberadaan negara adalah kebijakan publik. Kebijakan publik adalah bentuk nyata dari ruh negara, dan kebijakan publik adalah bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya.

Oleh karena itu, kajian yang mendalam tentang apa dan bagaimana kebijakan publik itu perlu untuk segera diketengahkan dalam agenda perubahan reformatik yang terjadi sekarang ini. Sebab dengan adanya kesadaran ini sesungguhnya kita sedang mencermati aspek dinamis dan aspek yang hidup dari relasi negara dengan rakyat. Paradigma kebijakan publik yang kaku dan tidak responsif akan menghasilkan wajah negara yang kaku dan tidak responsif pula. Demikian pula sebaliknya, paradigma kebijakan publik yang luwes dan responsif akan menghasilkan wjah negara yang luwes dan responsif pula.

Untuk menuju paradigma kebijakan publik yang luwes dan responsif (demokratik) itu maka perlu dikembangkan wacana baru dalam studi kebijakan publik. Sudah saatnya kini wacana kebijakan publik lepas dari anggapan yang selama ini masih menancap sebagai ‘ilmunya para penguasa’. Kebijakan publik sekarang harus menjadi ‘ilmunya seluruh elemen bangsa’. Dalam buku ini akan diulas sebuah dimensi dalam studi kebijakan publik yang menjajikan daya kritis itu muncul, yaitu wacana perubahan kebijakan publik.

Konsep perubahan kebijakan publik di dalam khasanah studi kebijakan publik, di Indonesia masih relatif belum mendapat tempat yang cukup. Padahal tantangan yang tidak bisa dihindari kedepan adalah perubahan peri kehidupan bermasyakat di jaman yang begitu mutakhir. Sebuah jaman yang menempatkan keterbukaan menjadi sesuatu yang niscaya, melarang sebuah rejim pun untuk menghindar darinya. Kesadaran untuk mempertajam konsep perubahan kebijakan publik sebenarnya sudat terasa ketika seorang tokoh bernama Yehezkel Dror mencoba untuk memberikan gagasan-gagasan inovatif untuk pembenahan studi kebijakan publik ini.

Reformasi Penataan Negara

Di tengah kondisi bangsa Indonesia yang seakan tak pernah selesai dari masa-masa transisi, buku ini hadir dengan maksud untuk memberikan sumbangsih pada reformasi penataan negara, khususnya pada wilayah bagimana negara dan masyarakat memproses kebijakan publik. Sebab menurut hemat penulis esensi dari pengelolaan negara adalah terletak pada bagaimana kebijakan publik itu berproses di dalamnya.

Organisasi negara akan mengejawantah secara konkret dalam bentuk kebijakan-kebijakan publik yang dilahirkannya. Bahkan sesungguhnya kita semua, sebagai warga negara, dalam tiap detak nafas kehidupan kita tidak pernah lepas dari proses kebijakan publik yang ada dan hidup di negara ini. Mulai dari bangun tidur sampai malam menjemput, kita selalu dilingkupi oleh kendali kebijakan publik. Kebijakan publik begitu penting dalam proses hidup bernegara, bahkan dalam era modern ini kebijakan publik begitu penting dalam proses hidup kita sebagai manusia.

Begitu pentingnya kebijakan publik dalam hidup ini sehingga perkembangan atas paradigma yang dipakainya pun harus selalu dikontrol. Selama ini kebijakan publik selalu didominasi oleh pandangan-pandangan yang terlampau positivistik, kuantitatif dan ekonomis. Akibatnya seringkali pembangunan banyak menghasilkan pengarahan pada kondisi-kondisi yang sangat instrumental. Secara fisik masyarakat terus dipacu, namun mentalitas dan hati tak pernah terbangun. Partisipasi sebagai kata kunci dalam perwujudan kebijakan publik yang ‘bernilai rasa’, tidak pernah dapat terwujud dan hanya menjadi jargon intelektual saja. Oleh karenanya buku ini mencoba untuk membongkar lebih jauh tentang apa dan bagaimana sesungguhnya proses kebijakan publik yang humanistik, serta memandang partisipasi sebagai sebuah kata kunci dalam setiap proses kebijakan publik.

Buku ini terdiri dari 6 (enam) bab, masing-masing bab selalu berpijak pada paradigma kritis dari studi kebijakan publik. Misalnya pada bab IV tentang penjelasan proses kebijakan publik yang terdiri dari formulasi, implementasi dan evaluasi, masing-masing fase kebijakan publik tersebut penulis tinjau dari aspek paradigma kritisnya, baik ditingkatan konseptual maupun prakteknya. Demikian pula pada bab terakhir (bab VI), di situ penulis menceritakan tentang kasus kebijakan subsidi BBM secara panjang lebar, dan sangat jelas terlihat bagaimana kebijakan publik paradigma kritis itu beroperasi di lapangan.

Buku ini awalnya adalah sebuah tesis yang dibuat sebagai sarat kelulusan penulis di perkuliahan strata II. Dan setelah melalui banyak penambahan, pengurangan dan penyuntingan di sana-sini sehingga buku ini menjadi layak hadir di tengah pembaca sekalian.

2 COMMENTS