Judul: Etika Birokrasi dalam Perspektif Manajemen Sumberdaya Manusia
Penulis: M. Ismail MH
Pengantar: Prof Syamsiar Syamsuddin
Penerbit: Averroes Press
Tahun: 2009
Tebal: 204
ISBN: 9795061038

Hakikat keberadaan pemerintahan dan birokrasi adalah dalam rangka menjalankan tugas memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembang­kan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 1996).

Era Globalisasi

Dalam pemerintahan modern di era globalisasi dewasa ini, pemerintahan perlu semakin didekatkan kepada masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikannya menjadi semakin baik (the closer the government, the better it services) (Osborne dan Gaebler, 1992).

Berbagai potensi perubahan sosial-ekonomi yang ada dalam masyarakat yang seharusnya mendorong pemerintahan di daerah agar menghilangkan prosedur administrasi yang berbelit-belit agar potensi itu bisa termanifestasi­kan. Birokrasi di daerah diharapkan tidak menjadi kontraproduktif dan lebih menunjukkan kinerja sebagai institusi publik yang profesional.

Di masa Orde Baru birokratisme pada pemerintah di daerah sesungguhnya bisa diletakkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki otonomi karena tidak bisa berbuat banyak dalam melayani kepentingan dan kebutuhan publik. Sistem manajemen pemerintahan yang dirancang dan diimplementasikan lebih banyak didasarkan pada kebijaksanaan dan instruksi dari pemerintah pusat.

Publik berharap agar birokrasi mampu menampilkan kinerja (performance) yang baik dan profesional dalam melaksanakan pelayanan publik. Masyarakat mengharapkan birokrasi mengedepankan kepentingan masyarakat dan tidak berada di bawah tekanan kelompok politik tertentu. Dalam sistem dan budaya politik kita saat ini, harapan tersebut mungkin saja terlampau tinggi sebab politisasi birokrasi terjadi di berbagai level dan sektor.

Netralitas Birokrasi

Netralitas birokrasi dipertanyakan. Selain persoalan tersebut, berbagai kendala birokrasi dalam menjalankan fungsinya secara maksimal terjadi dalam diri birokrasi itu sendiri baik dalam hal aparatur maupun sistem dan budayanya. Korupsi di birokrasi misalnya, hampir bisa dikatakan benar-benar sudah merajalela. Praktik korupsi di birokrasi sudah demikian melembaga dan mendarahdaging (institusionalized and internalized). Kenyataan praktik suap menyuap yang meluas dan sudah dianggap normal dan dikatakan sebagai aturan main yang wajar. Istilah ”suka sama suka tanpa tekanan” sangat populer di kalangan masyarakat pada tahun 1980an.

Untuk mewujudkan birokrasi profesional diperlukan birokrasi yang netral yang tidak hanya melayani kelompok masyarakat atau kepentingan politik tertentu. Birokrasi harus mampu menghindarkan diri menjadi mesin parpol tertentu, sebagai contoh. Namun demikian, harapan yang demikian rasanya masih susah diwujudkan bila tidak ada perombakan paradigma yang serius dalam pemerintahan.

Reformasi birokrasi harus dilakukan melalui sistem yang terencana, bertahap dan dilakukan pengkajian secara mendalam dan komprehensif. Melalui perubahan yang signifikan diharapkan ke depan dapat menciptakan dan menjadikan birokrasi sebagai sosok yang handal, netral serta profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.