Judul: Devolusi: Politik Desentralisasi sebagai Media Rekonsiliasi Ketegangan Politik Negara-Rakya
Penulis: Fadillah Putra
Pengantar: Dr J Kristiadi
Penerbit: PB Kopri dan Pustaka Pelajar
Tahun: 1999
Tebal: 196
ISBN: 9799289335

devolusiSeteru yang melintasi di setiap kolom berita publik hari ini jelas menunjuk pada dinamika sosial yang sentripetal. Roh reformasi tampak dangkal, alih-alih dapat mengampu alam pikir rakyat yang selama ini teralienasi, para elit lokal yang seharusnya menjadi provider atas soal ini pun larut dalam dinamika atas awan itu. Ini berarti posisi Negara – Rakyat yang terfragmentasi sedemikian rupa itu tidak pernah beranjak. Negara sibuk dengan dinamikanya sendiri dan berbicara dengan bahasanya sendiri, yang kian hari-kian tidak dimengerti oleh lawan bicaranya (rakyat).

Negara Versus Rakyat

Keterpisahan dimensi negara atas rakyat di atas jelas merupakan entry point yang sangat tepat untuk menoleh pada adanya praktek anti demokrasi di sebuah bangsa. Kejadian ini sebenarnya lebih merupakan kondisi yang sengaja diciptakan, di mana negara sengaja meninggalkan rakyat, daripada sesuatu yang terjadi secara alamiah. Ini ditunjukkan dengan adanya indikasi bahwa praktek totalitarianisme yang terjadi pada sebuah negara adalah pengejawantahan kepentingan pribadi sebuah rezim dengan membangun sebuah sistem yang sentralistik.

Hannah Arendt (1995) menyebutkan bahwa dilihat dari segi struktural (model yang sentralistik), terwujudnya praktek totalitarianisme dapat ditunjukkan dengan indikasi sebagai berikut:

  1. Terjadinya legitimasi dengan gampang pelanggaran HAM atas nama tujuan ideologis seperti pembangunan dan kejayaan bangsa, kita lihat di Indonesia bagaimana hal ini terjadi secara sistematis di Aceh, Timor Timur, Ambon, Irian Jaya, dan sebagainya.
  2. Monopolisasi informasi dengan alasan bahwa pemerintah tahu lebih baik apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dibaca, ditonton dan didiskusikan oleh rakyat, pasca reformasi pun rupanya pemerintah masih belum dapat menghilangkan kebiasaan ini, statemen Habibie tentang Komas (komunisme, marhaenisme dan sosialisme) yang kontroversial itu jelas menunjukkan indikasi ke arah sana.
  3. Pembatasan organisasi-organisasi rakyat pada organisasi-organisasi resmi. Hal ini menunjukkan ada praktek korporatisme negara dengan contoh organisasi-organisasi seperti KNPI, HKTI, PWI, dan sebagainya, yang rupanya hasil rapat keputusan KPU tentang utusan golongan pada MPR (1999) kali ini pun masih mencantumkan nama-nama di atas.

Dari ketiga indikator di atas itu saja cukup bagi kita untuk melihat bahwa praktek politik sentralistik adalah berbanding lurus dengan terwujudnya totalitarianisme.

Padahal kondisi yang hendak dicapai adalah terbangunnya demokratisasi yang dioperasionalkan dalam bentuk dialog terbuka antara negara dan rakyat. Senada dengan hal tersebut, Dryzek (1994) menegaskan bahwa pembicaraan-pembicaraan di tingkat negara pada sistem yang sentralistik terlampau didominasi atau dikontrol oleh elit yang berkuasa sehingga praktis melibas aspirasi dan kepentingan rakyat kebanyakan.

Kegusaran yang dialami Dryzek di atas memang sudah menjadi kenyataan umum. Untuk negara-negara maju hal ini sudah mulai dicuatkan kurang lebih lima puluh tahun yang lalu. Ketika Madzhab Frankfurt menggagas teori Kritik misalnya, Horkheimer (1982) dan kawan-kawannya juga masuk melalui kajian elite. Elite lebih sering melakukan penghisapan-penghisapan keberadaan rakyat daripada memberdayakannya. Untuk itulah kemudian Habermas menggagas konsep masyarakat komunikatif yang lebih menjanjikan tercipatanya ruang dialog terbuka bagi negara dengan rakyatnya.

Budak Kapitalisme Global

Seperti telah diprediksikan oleh Alvin dan Heidi Toeffler trend global hari ini bahwa perusahaan multinasional mempunyai kecenderungan untuk memecah usahanya menjadi kecil-kecil Di mana dengan demikian berarti perusahan-perusahanaan multi-nasional/PMN (multi-national corporations) akan memilki banyak tangan-tangan produksi dan pemasarannya di seluruh sudut belahan dunia.

Dengan tangan-tangan guritanya itu perusahaan-perusahaan ini akan makin mudah untuk menjangkau pasar dan menumpuk keuntungannya. Berangkat dari kecenderungan itu maka perbincangan seperti devolusi ini selalu dilekati dengan kekhawatiran bahwa sebuah bangsa akan semakin dieksploitasi oleh kapitalisme global.

Pikiran semacam ini muncul karena dalam konsep devolusi, daerah berhak mencari dan mengelola sumber dana dari luar negeri atas inisiatifnya sendiri. Dalam hal ini tentunya juga kerja sama bisnis dengan lembaga-lembaga perdagangan internasional. Kebebasan kerjasama antar daerah dan internasional ini apabila dilihat sekilas memang sangat membuka ruang bagi terkembangnya eksploitasi global.

Ditambah lagi adanya kecenderungan baru dari para penganjur kapitalis mutakhir untuk ‘meniadakan’ pemerintahan. Dengan slogan yang sangat radikal yaitu “governance without government” (pengaturan kepemerintahan tanpa pemerintah), mereka mencoba untuk merubuhkan dinding-dinding negara yang kaku dan sulit ditembus oleh pasar. Pemandirian basis-basis masyarakat yang membawa pada pelepasan ketergantungannya pada negara, bisa dimaknai sebagai wujud pengejawantahan dari slogan di atas. Sedangkan pelepasan fungsi-fungsi negara dan pendesentralisasian sistem politik negara, bisa pula diartikan sebagai pengejawantahan slogan itu dari dimensi lembaga negaranya.

Memang ada warna filsafat division of labour dalam konsep devolusi ini, tetapi permasalahan besar yang akan dijawab dari kemunculan konsep devolusi ini adalah ‘kemerosotan masyarakat dalam mengatasi persolannya sendiri’. Karena itu pembangunan harus berpusat pada rakyat.

Pembangunan sebagai proses yang memungkinkan anggota masyarakat meningkatkan kapasitas personal dan institusional dalam memobilisasi dan mengelola sumberdaya untuk menghasilkan perbaikan kapasitas hidup yang sesuai dengan aspirasi masyarakat sendiri, berkelanjutan adil dan merata. Lebih lanjut bila kita mencoba untuk menerjemahkan konsep ini maka kemandirian rakyat adalah satu-satunya jalan keluar atas krisis yang berkepanjangan.

Dalam ranah pemerintahan dan penyelenggaraan negara kemandirian rakyat ini ditunjukkan dengan sampai sejauh mana rakyat terlibat dan mengetahui segala proses politik (termasuk keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh negara) yang terjadi di negaranya. Dan pada kajian-kajian terdahulu telah dipersuasikan bahwa pola harmoni yang dicita-citakan itu (keakraban komunikasi antara negara dan rakyat) akan sulit terwujud bila struktur negara begitu tinggi sehingga sulit dijangkau oleh rakyat. Dari sini terlihat bahwa pembangunan yang berpusat pada rakyat dengan devolusi memilki keterkaitan yang saling menguntungkan.

Dalam kajian ini konsep ekonomi politik yang disebut public choice akan dapat berlangsung dengan baik. Sebab banyak pakar ekonomi politik yang mengatakan bahwa konsep public choice tidak akan dapat berjalan dengan baik bila tidak ada kemandirian dari rakyat dan negara. Dan yang menjadi fokus perhatian di sini adalah kemandirian dari rakyat, ketika perbincangan tentang kemandirian negara sudah ditutupi dengan kekuatan negara yang sedemikian besar. Dengan adanya devolusi maka kemandirian dua sisi ini akan terbentuk.

4 COMMENTS

  1. […] rakyat Indonesia bisa mengakui keterlibatan moral dalam setiap pertarungan kepentingan politik, jika apa yang sedang disaksikannya adalah korupsi yang semakin melembaga dan menomor satu, tidak […]