Beberapa kali saya jalan kaki melintasi Jalan Sukarno Hatta, selalu saja berjumpa dengan mobil parkir sembarangan. Mereka parkir di trotoar khusus pejalan kaki. Jalan Sukarno Hatta yang merupakan kawasan bisnis ini memang selalu ramai, dan tiap hari tiap malam seperti berdenyut tiada henti. Tak ayal, jumlah kendaraan hadirin pun melebihi daya tampung parkiran yang disediakan.

Saya jalan kaki bukan karena iseng, selain tak selalu ada teman yang bisa diajak menjalani trayek yang sama ke tempat yang saya tuju, juga tak ada angkutan yang bisa saya tumpangi dari arah Patung Pesawat di ujung Jalan Sukarno Hatta (Suhat) menuju Universitas Brawijaya. Angkutan kota berkode ABG (Arjosari-Borobudur-Gadang) yang sekarang mulai ganti kode menjadi ABH (Arjosari-Borobudur-Hamid Rusydi) tak melintasi Suhat hingga ke ujung selatannya, yaitu pintu gerbang Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB. Daripada tanggung naik ABG diturunkan di perempatan tepat tengahnya Suhat, di depan KFC, mending jalan kaki meski jarak antara Patung Pesawat dengan pintu gerbang FEB UB mencapai hampir 3 km.

Setiap kali lewat melintasi Suhat inilah saya melihat berbagai tingkah polah mobil parkir tak bertanggung jawab. Saya mengira mereka yang parkir sembarang telah bayar pajak untuk parkir di trotoar, seakan tertera di sAlih Fungsi Lahan 2ana tulisan besar bersanding dengan gambar Mbak Maudy Ayunda minum teh, “Pejalan kaki dan difabel tak berkendara dilarang lewat”. Di jalan besar ini pula Anda bisa bertemu dengan reklame Indomaret yang ditanam tepat di tengah trotoar.

Di sepanjang Suhat, Anda bisa menghitung dengan cermat, jumlah pejalan kaki sedikit sekali. Setiap kali jalan di sana, hanya saya yang rela mengorbankan diri berpeluh-peluh sambil menghirup udara tak segar karena setiap orang naik mobil ber-AC dan mengendarai motor berhelm. Selain saya mungkin ada, yang bisa dipastikan jumlahnya tak seberapa. Kalaupun ada tumpangan, saya khawatir nanti nasibnya kayak Mas Ruben, ditilang di jembatan Suhat gara-gara membonceng saya yang tak mengenakan helm.

Suhat memang menyedot ratusan bahkan ribuan orang untuk datang setiap harinya. Tapi perlu diketahui, yang bisa nongkrong dan ngerumpi di sana sambil minum kopi secangkir berharga di atas Rp. 10.000,- hanya kalangan menengah saja. Kalau pun ada orang kere berani mampir di Bara-Bara misalnya, barangkali mereka hanya sebagian kelas menengan bawah yang sok-sok-an menjadi kaya atau ditraktir temannya yang sudah berpenghasilan tetap.

Saya tak habis pikir, trotoar diadakan untuk memudahkan dan mengamankan pejalan kaki dari sikutan kendaraan bermotor. Namun kenyataannya, selain dipakai untuk parkir sembarangan, ia juga digunakan untuk menanam reklame Indomaret, papan iklan rokok, dan pedagang kaki lima yang tak tertib. Alih fungsi lahan ternyata berbuntut pada alih fungsi otak; otak pindah ke dengkul atau ke tumit lalu tak disadari menginjak tahi ayam.

Jika Anda merasa lewat di Suhat jalan aspalnya lunyu sekali, dan hanya beberapa yang terasa kasar, itu karena Anda tidak pernah lewat trotoarnya yang nyaris tidak pernah diperbaiki. Kalau mau bukti, lihat saja trotoar samping kiri Taman Krida Budaya; ambruk, papingnya mencar-mencar, dan entahlah… kalau malam Anda tak bisa lewat sana karena dari PKL penjual kelapa muda hingga Angsle bercokol di sana. Jadi, pemerintah menyebut itu lahan bisnis tanpa melengkapinya dengan persyaratan untuk disebut sebagai jalan yang amat untuk semua orang.

Dari segi sebutan kawasan bisnis—yang ternyata tak bisa dijangkau semua kalangan, hingga parkir mobil sembarangan, nyatanya ruang publik masih soal kelas sosial, Bung! Kalau Habermas hidup di sini, apa yang ia bayangkan sebagai demokrasi deliberatif itu tak akan pernah ada. Kalau ia hidup di sini, determinasi ekonomi di otaknya pasti masih bercokol dan tak akan diganti dengan perspektif komunikasi.

Jika nanti saya kaya dan bisa beli mobil meski dengan cara kredit, tak menutup kemungkinan saya juga akan parkir sembarangan.